Wamena, KV – Pimpinan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura resmi menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk melaksanakan program di Tahun Anggaran 2025. Penyerahan DPA secara simbolis oleh Penjabat Bupati Jayawijaya Thony M Mayor di Wamena, Senin (13/01/2025).
Pj Bupati Jayawijaya Thony M Mayor mengatakan, penyerahan DPA-SKPD ini merupakan langkah awal yang penting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2025.
“Penyerahan DPA-SKPD ini merupakan momentum penting dan komitmen kita bersama untuk menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebutkan, penyerahan DPA-SKPD seharusnya dilaksanakan pada akhir tahun 2024 lalua. Namun saat itu bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) sehingga DPA ini baru bisa di serahkan pada awal Tahun 2025.
“Saya berharap seluruh SKPD memastikan belanja yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Mari kita bekerja sesuai dengan yang telah diprogramkan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat,” harapnya.
Ia mengakui, nilai anggaran Tahun 2025 ini mengalami penurunan menjadi 1,4 Triliun dari tahun sebelumnya 1,7 Triliun. Hal ini disebabkan ada beberapa sumber anggaran ditiadakan misalnya dana dari PT. Freeport.
“Selain itu juga terjadi pengurangan dari dana bagi hasil serta ditiadakan desposito di bank dari sumber anggaran PAD untuk menambah kas daerah,dimana tahun kemarin tidak dilanjutkan deposito lantaran perbedaan pendapat dengan pejabat lalu,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini kita deposit di bank itu sebenarnya bukan keuntungan pejabat melainkan untuk menambah kas daerah dan outputnya bisa realisasi anggaranya untuk program kepentingan masyarakat.
“Pengurangan anggaran ini terjadi lantaran resiko dari kurangnya penyerapan anggaran tahun lalu. Hal ini berujung sanksinya pada tahun ini dana transfer berkurang. Oleh karena itu, diharapkan tahun ini dana yang diberikan bisa direalisaaikan dengan baik,” tuturnya.
Thony menambahkan, realisasi anggaran harus sesuaikan dengan juknis dari pusat. Janganlah merealisasikan anggaran di luar dari aturan yang ditetapkan.
“Ada resiko jika realisasi anggaran tidak sesuai dengan juknis. Hal bisa saja terjadi pengurangan dana transfer pusat pada tahun anggaran akan datang,” tambahnya.
