Wamena, KV- Tokoh Intelektual Pemuda Lapago, Isak Wetipo meminta Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memberdayakan kontraktor orang asli Papua dalam pengerjaan proyek jalan nasional Trans Papua. Hal ini menjadi salah solusi untuk mencegah konflik terus terjadi di wilayah Papua Pegunungan.
Hal ini disampaikan Isak Wetipo selaku tokoh Intelektual Pemuda Lapago saat diwawancarai pada Selasa (21/1/20245) di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Isak memaparkan, pemerintah pusat telah mengucurkan dana besar untuk pengerjaan Trans Papua di sejumlah kabupaten di Papua Pegunungan seperti Nduga dan Yalimo. Semenjak itu telah terjadi konflik bersenjata antara kelompok sipil bersenjata dan aparat keamanan.
Menurut Isak, pengerjaan Jalan Trans Papua dari Jayapura hingga Wamena dan sejumlah daerah di Papua Pegunungan belum melibatkan pengusaha asli Papua. Padahal, dengan melibatkan masyarakat yang berasal dari daerah itu dan mengetahui kultur budaya setempat juga akan berkontribusi untuk memastikan keamanan.
“Semenjak adanya pengerjaan jalan Trans Papua, daerah Yalimo yang sebelumnya aman mulai terjadi kontak tembak sejak tahun 2024 hingga kini. Hal ini harus menjadi evaluasi bagi aparat keamanan, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah,” papar Isak.
Ia mengungkapkan, total dana sebesar Rp 3 triliun untuk pengaspalan dan peningkatan jalan Trans Papua dari Jayapura-Wamena serta ruas jalan di Papua Pegunungan. Akan tetapi dana tersebut belum dapat digunakan dengan optimal karena konflik keamanan yang terus terjadi hingga kini.
Ia berpendapat, dengan anggaran sebesar Rp 3 triliun seharusnya juga melibatkan kontraktor anak asli Papua dalam pengerjaan ruas jalan nasional tersebut. Minimal adanya anggaran yang dikucurkan untuk kontraktor OAP yang berada di bawah binaan Kementerian Pekerjaan Umum.
Isak berharap Kementerian Pekerjaan Umum bisa memilih pimpinan Kepala Balai Jalan di wilayah Papua yang merupakan orang asli Papua. Upaya ini agar pimpinan balai tersebut lebih memahami kultur budaya masyarakat di Tanah Papua.
“Seharusnya kami juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengelola anggaran pengaspalan dan peningkatan jalan Trans Papua. Apabila kontraktor OAP dilibatkan, kami menjamin akan menjaga keamanan di lokasi proyek,” ucapnya.
Sepakat hal ini