Wamena, KV- Anggota DPR Papua Pegunungan Kamilus Logo, S.IP meminta efisiensi anggaran tidak berdampak pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Pemprov Papua Pegunungan.
Kamilus menyampaikan hal ini menyikapi aksi unjuk rasa ratusan aparatur sipil negara di Kantor Gubernur Papua Pegunungan pada Senin (10/2/2025) kemarin. Para pengunjuk rasa juga memalang kantor gubernur.
Salah satu dari tiga tuntutan para pendemo adalah tidak adanya pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi ASN di Lingkup Pemprov Papua Pegunungan.
Sementara dua tuntutan lainnya adalah Penjabat Gubernur Papua Pegunungan segera melantik pejabat definit sekda dan para pejabat eselon III serta eselon IV.
“Pemerintah segera mencari solusi atas permasalahan ini. Salah satunya terkait rencana pemotongan anggaran TPP,” kata Kamilus di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Selasa (11/2/2025).
Kamilus menuturkan, belum ada pembahasan kebijakan pemotongan TPP bersama DPRP Papua Pegunungan. Seharusnya, pemerintah mengikuti aturan terkait pembahasan kebijakan dengan melibatkan pihak legislatif.
“Seharusnya ada pembahasan antara Pemprov Papua Pegununan dengan DPRP sehingga tidak menimbulkan polemik di kalangan ASN,” tuturnya.
Kamilus berpendapat, Pemprov Papua Pegunungan jangan hanya bergantung pada APBD yang terbatas untuk membangun daerah. Apalagi APBD Papua Pegunungan tahun ini hanya senilai Rp 2 triliun.
“Saya meminta pemerintah melalui setiap OPD teknis lebih inovatif meningkatkan pendapatan asli daerah. Jangan hanya mengandalkan APBD saja,” ujarnya.
Kurangi perjalanan
Kamilus Logo pun menyarankan Pj Gubernur Papua Pegunungan tidak banyak melakukan perjalanan dinas karena menghabiskan anggaran untuk kegiatan seremonial saja.
Menurutnya, Pj Gubernur Papua Pegunungan harus lebih fokus menyelesaikan masalah-masalah yang belum tuntas hingga masa jabatannya berakhir. Untuk kegiatan pertemuan dan kegiatan di Jakarta, sebaiknya menjadi tugas gubernur definitif.
Ia menilai PJ Gubernur Papua Pegunungan belum merealisasikan sejumlah janjinya bagi masyarakat. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pj Gubernur sebelum mengakhiri tugasnya.
“Sejumlah tugas prioritas yang belum terealisasi adalah pelantikan pejabat definit sekda dan para pejabat eselon III serta eselon IV,” tambahnya.
