Wamena, KV – Aparatur sipil negara Pemprov Papua Pegunungan berunjuk rasa seusai apel pagi di depan kantor Gubernur Papua Pegunungan, pada Senin (14/4/2025).
Para pegawai mengeluhkan dampak kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dinilai merugikan kesejahteraan para ASN.
Dalam orasinya, perwakilan ASN Darius Nyoman menyatakan ASN di Provinsi Papua Pegunungan mogok kerja mulai hari ini karena pemotongan TPP hingga 50 persen.
Darius menilai pemotongan TPP berdampak signifikan pada kesejahteraan ASN, terutama membiayai kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak.
“Kami menuntut pembatalan pemotongan TPP sebesar 50 persen dan pembayaran TPP harus sesuai dengan Peraturan Gubernur,” tegasnya.
Darius menuturkan, para ASN meminta penjelasan dari PJ Gubernur dan PJ Sekda atas tuntutan mereka sebelum kembali bekerja.
Selain itu, ASN juga menyoroti bahwa Provinsi Papua Pegunungan memiliki kondisi geografis yang sulit dan ekonomi yang sangat mahal, sehingga perlu perlakuan khusus dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan.
ASN lain juga menyoroti hal yang sama Karinus Yoman menegasakan mulai hari ini mereka mogok kerja jika sampai dengan tuntutan mereka di jawab untuk pembatalkan pemotongan TPP, mulai hari ini kami mogok kerja sampai gubernur dan sekda menjawab tuntutan kami,”kata Karinus Yoman.
Tidak bijaksana
Menurutnya pemotongan TPP ini memicu kemarahan ASN karena mereka merasa pimpinan tidak bijakasana dalam mengambil Keputusan.
“Penyebab mogok kerja ketidakpuasan ASN terhadap manajemen pemerintah provinsi yang dinilai tidak efektif,”ujarnya.
Setelah demonstrasi, ASN di kantor Gubernur Papua Pegunungan mogok kerja dan terlihat sepih sebab tidak ada aktivitas pegawai di kantor. (Stefanus Tarsi)
