Jakarta KV— Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta kepolisian lebih cepat merespons laporan warga guna mencegah aksi main hakim sendiri.
Permintaan itu muncul menyusul maraknya vandalisme, kekerasan, hingga penyerangan oleh warga terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum.
Fenomena ini terjadi di sejumlah daerah dan dinilai mencerminkan meningkatnya ketegangan sosial akibat penanganan kasus yang dianggap lambat.
“Fenomena ini terlihat dari berbagai kejadian di sejumlah daerah, termasuk aksi pelemparan petasan hingga penyerangan,” ujar Sahroni, Senin (23/3/2026).
Menurutnya, aksi main hakim sendiri tidak akan terjadi jika aparat kepolisian sigap dan cepat menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.
Ia menilai keterlambatan penanganan kasus memicu rasa frustrasi warga yang sudah geram terhadap berbagai tindak kriminal di lingkungan mereka.
Sahroni menegaskan, tindakan main hakim sendiri tetap tidak bisa dibenarkan karena melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan korban baru.
Namun, ia mengingatkan bahwa akar persoalan juga harus diperbaiki, terutama terkait respons aparat terhadap laporan masyarakat.
“Kalau ada pembiaran atau bahkan kesepakatan oknum dengan pelaku, maka muncul aksi vandalisme hingga main hakim sendiri,” katanya.
Ia mendorong kepolisian lebih responsif serta aktif menggandeng masyarakat yang memiliki informasi terkait tindak kejahatan.
Menurutnya, laporan masyarakat merupakan bagian penting dalam membantu aparat mengungkap kasus secara cepat dan tepat.
“Saya minta aparat cepat tanggap dalam menindaklanjuti laporan warga karena laporan masyarakat sangat membantu kinerja aparat,” ujarnya.
Di sisi lain, masyarakat diimbau tidak bertindak sendiri dan tetap mempercayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum.
Sinergi antara masyarakat dan kepolisian dinilai penting untuk menjaga keamanan serta memastikan penegakan hukum berjalan efektif dan kondusif. (Redaksi)
