Wamena, KV– Ketua Tim Komisi II DPR RI, Giri Ramadan N. Kiemas, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan.
Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja bersama rombongan Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dalam rangka meninjau kesiapan lokasi pembangunan kantor pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Jumat (16/5/2025).
Kunjungan ini turut dihadiri oleh Wamendagri Ribka Haluk, para pejabat Kementerian Dalam Negeri, perwakilan kementerian teknis seperti Kementerian PUPR, serta para bupati, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dari delapan kabupaten di wilayah Papua Pegunungan.
Gubernur John Tabo secara langsung mendampingi Wamendagri beserta jajaran dan rombongan tim Komisi II DPR RI meninjau wilayah Gunung Susu sebagai lokasi baru pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan.
Dalam sambutannya, Giri menyampaikan bahwa DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan kantor pemerintahan, khususnya kantor gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP).
“Kami mendukung percepatan pembangunan kantor pemerintahan di Papua Pegunungan secepatnya,” tegas Giri dalam sambutannya.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur permanen tidak hanya penting untuk mendukung fungsi pemerintahan, tetapi juga sebagai simbol nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Saat ini, pejabat pemerintahan di Papua Pegunungan masih menggunakan fasilitas pinjam pakai, termasuk kantor gubernur, DPRD, dan MRP.
“Pak Gubernur masih belum punya kantor, masih pinjam pakai. Ketua DPR dan Ketua MRP juga masih pakai fasilitas pinjam pakai. Ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama,” ungkap Giri.
Ia menambahkan bahwa DPR RI akan terus mendorong penyelesaian administrasi dan penganggaran agar pembangunan kantor-kantor tersebut bisa segera direalisasikan.
“Kita harapkan ke depan Papua Pegunungan punya kantor gubernur yang representatif, sebagai simbol bahwa provinsi ini siap berjalan mandiri dan melayani rakyatnya dengan lebih dekat,” lanjutnya.
Prioritas utama
Papua Pegunungan merupakan salah satu dari empat provinsi hasil pemekaran wilayah Papua yang resmi dibentuk melalui Undang-Undang pada 2022 lalu.
Dengan telah dilantiknya gubernur definitif, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama untuk memastikan roda pemerintahan berjalan optimal.
Gubernur Papua Pegunungan John Tabo memaparkan saat ini sedang melakukan pematangan lahan telah dimulai empat hari sebelumnya, sementara untuk pembangunan gedung kantor nantinya akan menggunakan dana APBN.
Gubernur John Tabo menegaskan bahwa proyek ini akan dijalankan secara transparan dan teknisnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh dinas terkait.
“Lokasi baru di Gunung Susu dipilih karena statusnya sebagai aset pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang telah dihibahkan secara resmi kepada pemerintah provinsi, ” kata Gubernur. (Stefanus Tarsi)
