WAMENA, KV — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, melalui Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan, memperkuat upaya penanganan tiga penyakit menular utama: AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM).
Langkah ini diambil untuk menekan tingginya prevalensi penyakit tersebut yang menjadi tantangan serius bagi kesehatan masyarakat di Papua Pegunungan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB) Papua Pegunungan menyelenggarakan lokakarya (workshop) petunjuk teknis integritas ATM dan kebijakan nasional di Wamena, Selasa (19/8/ 2025).
Acara yang berlangsung selama tiga hari ini bertujuan untuk menyinkronkan program penanggulangan ATM antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan daerah.
Menurut anggota Badan Eksekutif Adinkes, dr. Ferdinan J. Laihad, pengendalian penyakit ATM tidak bisa hanya dilakukan oleh sektor kesehatan.
“Dukungan dari lintas sektor, baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengendalikan penyakit ini,” jelasnya.
Pada lokakarya ini, fokus utama diberikan pada enam kabupaten yang selama ini telah mendapatkan dukungan dari Global Fund, sebuah organisasi global yang berdedikasi untuk pemberantasan AIDS, TBC, dan Malaria.
“Enam kabupaten tersebut adalah Jayawijaya, Nduga, Yahukimo, Mamberamo Tengah, Yalimo, dan Pegunungan Bintang,”tuturnya.
Senada dengan itu, Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Wasuok D. Siep, menekankan bahwa tingginya angka prevalensi ATM tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, ia berharap upaya penanggulangan dapat direncanakan dan dianggarkan secara terpadu dalam dokumen pembangunan daerah.
“Pencegahan dan pengendalian penyakit ATM membutuhkan sinergi program dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya, menegaskan kembali pentingnya kolaborasi lintas sektor.
Lokakarya yang dihadiri oleh perwakilan dari enam kabupaten tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi kuat untuk menciptakan strategi penanganan ATM yang lebih efektif dan terintegrasi di seluruh wilayah Papua Pegunungan.(Stefanus Tarsi)
