Wamena, KV – Bank Indonesia mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memperkuat sinergitas bersama stabilitas inflasi daerah yang mengacu pada strategi 4K pada tahun 2025.
Upaya penguatan TPID itu melalui kegiatan bertajuk High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Daerah BI bersama Pemerintah Papua Pegunungan di Hotel Grand Balim di Wamena, Rabu (15/1/2024).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Faturachman memaparkan, roadmap atau peta jalan pengendalian inflasi Papua Pegunungan menggunakan kerangka 4K yaitu ketersedian pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distibusi,dan komunikasi efektif.
Ia menyebutkan dari kerangka 4K itu maka keterjangkauan harga dilakukan melalui program pemantauan harga pasar, gerakan pasar murah dan subsidi ongkos angkut. Sementara untuk ketersedian pasokan dilakukan melalui kebijakan perluas lahan tanaman dan pangan holtikultura serta pembangunan optimalisasi sarana produksi dan infrastruktur pertanian.
“Selain itu, kelancaran distribusi melalui program koordinasi percepatan pembangunan serta peningkatan rute pengiriman baik jalur darat, sungai maupun udara. Terakhir kerangka komunikasi efektif melalui kegiatan pelaksanaan HLM TPID, penguatan kelembagaan, sosialisasi pemberdayaan masyarakat serta penyusunan laporan,” ujarnya.
Menurutnya, hal ini dirancang untuk diterapkan secara bertahap dari 2025 hingga 2027. Targetnya diharapkan meningkatkan stabilitas inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara Pj.Bupati Jayawjaya Thony M Mayor menyebutkan berdasarkan data BPS pada bulan desember 2024 lalu, angka inflasi tertinggi terjadi di papua pegunungan khususnya di Kabupaten Jayawijaya mencapai 5,36 jauh melampaui sasaran inflasi nasional.
“Sepanjang tahun 2024, Pemkab Jayawijaya telah melakukan berbagai upaya kebijakan dalam rangka menekan inflasi daerah. Hal ini dibuktikan pada bulan Oktober lalu angka inflasi turun 2,85 persen dari sebelumnya di angka 5 persen pada bulan juli. Akan tetapi pada bulan Desember kembali naik mencapai 5.36 persen ,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, salah satu dampak kenaikan inflasi daerah di Jayawijaya disebabkan penanganan pengunsi dari berbagai kabupaten. Kondisi ini memicu vpermintaan kebutuhan sangat tinggi dibandingkan stabilitas pasokan yang menyebabkan harga barang meningkat.
“Faktor lainnya juga dipengarui perubahan cuaca di sepanjang musim sehingga ketersedian dan stabilitas pasokan pangan juga berubah,” katanya.
Ia menyatakan Pemkab Jayawijaya pada tahun ini bertekad terus berupaya melalui kebijakan-kebijakan sinergitas bersama untuk pengendalian inflasi daerah.
“Salah satu fokus kami adalah keseimbangan antara ketersedian dan permintaan pasar dan upaya stabilitas daya beli masyarakat,” tutupnya.
