Polewali Mandar, KV – Lembaga Swadaya Masyarakat Aliasi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilah (Amperak) Kabupaten Polewali Mandar meminta penerapan kebijakan efisiensi anggaran dalam skala besar perlu dikaji kembali.
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto tersebut banyak menuai polemik dan kritik. Salah satunya datang Ketua LSM Amperak, Erwin Hariyanto yang mengkritisi kebijakan efesiensi anggaran tersebut.
Ia menilai pemangkasan anggaran tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesien APBN dan ABPD berdampak pada kualitas pelayanan publik
“Yang terkena dampak efisiensi ini adalah pada pelayanan dasar seperti bidang kesehatan, pendidikan, PUPR. Ini mestinya dipertimbangkan ulang, apakah penempatan efisiensi itu sudah tepat,” katanya kepada Wartawan di Polewali, Selasa (18/02/2025)
Menurutnya pemerintah harus mengkaji ulang implementasi program MBG. Implementasi program tersebut perlu diperbaiki, dengan melakukan Need Assessment terlebih dahulu untuk menentukan mana yang lebih dibutuhkan.
“Pemangkasan anggaran ini buntut dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dijalankan oleh Prabowo yang memang memerlukan anggaran cukup besar dan agar program ini bisa berjalan,”ujarnya.
Ia memaparkan kebijakan efisiensi anggaran itu memang setiap tahun sering terjadi, namun tidak sebesar seperti kebijakan pemangkasan anggaran pada tahun ini.
“Saya menyarankan efesiensi anggaran perlu dipertimbangkan dengan matang, sebab dampaknya bisa menurun kualitas pelayanan pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selamat ini mempunyai tugas untuk melayani pelayanan dasar, dibidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum pemukiman rakyat. (Adi)
