Wamena, KV- Panitia Khusus DPR Papua Pegunungan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah lokasi proyek infrastrutur di wilayah Papua Pegunungan. Hal ini sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun Anggaran 2024.
Dalam kunjungan di Jayawijaya pada Rabu (15/7/2025) mengungkap sejumlah proyek dengan pelaksanaan yang dinilai bermasalah, baik secara fisik maupun administrasi.
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Yosia Busup, S.Sos, dan Wakil Ketua Kamilus Logo, S.IP, bersama beberapa anggota DPR lainnya. Mereka juga didampingi oleh Inspektorat, tim teknis CPK, serta sejumlah staf terkait.
Salah satu sorotan utama adalah proyek pembangunan Kampus Universitas Balim Papua (Uniba) di kawasan Megapura, Kabupaten Jayawijaya. Meski proyek ini telah menerima uang muka dengan rencana anggaran sekitar Rp13 miliar, tim Pansus tidak menemukan adanya aktivitas pembangunan di lokasi.
“Kami sangat kecewa. Tidak ada satu pun tanda-tanda pekerjaan di lokasi, padahal uang muka sudah dicairkan. Area masih berupa hutan, tidak ada timbunan tanah atau kegiatan konstruksi,” ujar Kamilus Logo.
Pihak kontraktor, PT NM, disebut telah menerima dana proyek namun belum melakukan pekerjaan apapun. Permintaan Pansus untuk melihat kontrak proyek juga tidak dikabulkan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan alasan yang tidak jelas.
Lokasi kedua yang dikunjungi adalah lapangan futsal di pinggir Kaliwe. Proyek bernilai lebih dari Rp8 miliar ini dinilai tidak memiliki perencanaan yang baik. Lokasi berada di tengah hutan, dan lapangan sudah mengalami kerusakan meski baru dibangun belum genap satu tahun.
“Lapangannya tidak sesuai standar. Tidak ada lampu sorot, tidak ada tribun penonton, bahkan pagar sudah patah-patah. Ini proyek yang mubazir,” tegas Kamilus.
Proyek Lapangan Voli
Kondisi serupa ditemukan pada pembangunan lapangan bola voli di Distrik Napua. Dengan pagu anggaran sekitar Rp4 miliar, lapangan tersebut juga dalam kondisi rusak dan tidak sesuai standar.
Permukaan lapangan sudah mengelupas, dan spesifikasi material yang digunakan diduga tidak sesuai dengan ketentuan.
Pansus mengungkap bahwa meskipun proyek dikerjakan oleh perusahaan berbeda, kontraktornya merupakan orang yang sama dengan pelaksana proyek lapangan futsal.
“Hal ini menimbulkan dugaan pola pelaksanaan yang tidak profesional dan penuh kejanggalan, ” ungkap Kamilus.
Akan Ditindaklanjuti
Menutup kunjungan kerjanya, Pansus menyatakan akan mendalami temuan-temuan tersebut dan menindaklanjuti dengan langkah-langkah hukum dan pengawasan lanjutan.
“Kami sangat prihatin. Ini bukan sekadar kelebihan pembayaran seperti dalam temuan BPK, tapi kami melihat langsung kerusakan dan ketidaksesuaian kualitas pekerjaan. Ini harus diusut tuntas,” tegas Kamilus.
Ia berharap pengelolaan keuangan daerah ke depan dapat lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat Papua Pegunungan. (Stefanus Tarsi)
