Wamena, KV — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Aplikasi Perpajakan Coratex, yang dilaksanakan pada Selasa hingga Rabu, 8–9 Juli 2025, bertempat di Hotel Pilamo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemprov Papua Pegunungan dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan pendapatan daerah melalui sistem digitalisasi pajak daerah. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi diwajibkan mengirimkan tiga perwakilan, terdiri dari Kasubag Keuangan, bendahara, dan staf/operator untuk mengikuti pelatihan teknis ini.
Asisten II Setda Papua Pegunungan, Elai Giban, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penerapan sistem perpajakan digital melalui aplikasi Coratex menjadi langkah penting dalam menciptakan tata kelola pajak yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
Baca Juga:https://koranvox.com/kasus-korupsi-proyek-terminal-karubaga-mantan-bupati-tolikara-jadi-saksi/
Ia menekankan bahwa sistem ini nantinya akan memanfaatkan barcode untuk kendaraan wajib pajak, sehingga mempermudah proses administrasi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat.
Elai berharap dari kegiatan ini, OPD dan seluruh pemangku kepentingan dapat memahami dan mengimplementasikan sistem Coratex dengan baik.
Baca Juga:https://koranvox.com/bupati-athenius-murib-resmi-buka-pelatihan-fisik-satpol-pp-baliem/
“Tujuannya agar ke depan, kita tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, tapi juga mampu menggali dan mengelola potensi pendapatan asli daerah yang ada di Papua Pegunungan,” ujar Elai Giban.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sektor-sektor seperti kendaraan bermotor, pariwisata, pemanfaatan air permukaan, serta kegiatan usaha swasta memiliki potensi besar untuk menyumbang PAD jika dikelola secara optimal dan terintegrasi dalam sistem digital.
Kegiatan Bimtek ini juga menjadi awal dari kolaborasi antara Pemprov Papua Pegunungan dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku, yang ke depan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mendukung program Pemutakhiran Data Potensi Pajak (PKP) secara menyeluruh.
Baca Juga:https://koranvox.com/harga-cabai-dan-tomat-di-wamena-melonjak-drastis-ini-penyebabnya/
Elai pun mengimbau agar seluruh elemen pemerintahan, pelaku usaha, dan masyarakat ikut berperan aktif serta patuh terhadap kewajiban perpajakan demi pembangunan dan kemandirian fiskal Papua Pegunungan di masa depan. (Stefanus Tarsi)
Baca Juga:https://koranvox.com/pemkab-jayawijaya-pastikan-festival-budaya-tahun-2025-tetap-di-gelar/
