Jayawijaya, KV – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan Asli Daerah.
Penjabat (Pj) Sekda Papua Pegunungan, Wasuok Demianus Siep, secara resmi membuka kegiatan yang berlangsung di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, pada Rabu (8/4/2026).
Dalam sambutanya Penjabat (Pj) Sekda Papua Pegunungan, Wasuok Demianus Siep menjelaskan kegiatan ini berfoukus pada upaya peningkatkan pelayanan publik, kolaborasi stakeholder, dan ketaatan regulasi guna mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan serta berfokus pada sinergi optimalisasi PAD, evaluasi target pajak, dan pemenfaatan teknologi digital untuk transparansi.
“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPPKAD Provinsi Papua Pegunungan dan seluruh jajaran atas terselenggaranya kegiatan ini, sebab rakor ini sangat penting untuk menyamakan presepsi, mengevaluasi kinerja, dan merumuskan strategi dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah,” ungkapnya.
Sebagaimana kita ketahui, tantangan pembangunan di Papua Pegunungan semakin dinamis. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah tulang punggung kemandirian fiskal daerah. Kita tidak bisa terus menerus bergantung pada dana trasnfer dari pusat.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa sektor pendapatan daerah merupakan tulang punggung pembangunan. Tanpa tata kelola pendapatan yang baik, rencana pembangunan yang telah kita susun hanya akan menjadi dokumen diatas kertas.
“Saat ini di era Otonomi Khusus, kita dituntut untuk lebih mandiri dan inovatif. Ketergantungan pada dana trasnfer pusat harus secara bertahap kita kurangi dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),”ujarnya
Menurutnya Provinsi Papua Pegunungan memilikih potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sektor perikanan, pertanian, pariwisata, hingga sumber lainya. Namun, potensi itu belum tergarap maksimal dalam hal optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah.
“Oleh karena itu, melalui rakor ini, saya minta Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi dan Kabupaten untuk bersinergi dan berinovasi. Petakan ulang potensi-potensi pajak baru yang sesuai dengan aturan, terutama dari sector pertambangan dan jasa yang sedang bertumbuh pesat saat ini,”katanya
Selain itu, gunakan teknologi untuk mempermudah pembayaran pajak. Sistem digital akan meminimalisir kebocoran anggaran dan meningkatkan transparansi serta sinkronisasi data antara provinsi dan kabupaten wajib ditingkatkan. Jangan ada ego sektoral. Sebab data yang akurat adalah kunci akurasi target pendapatan.
“Mari terus kita bersosialisasi agar bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya taat pajak. Karna pajak yang bapak/ibu bayar kembali untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah Provinsi Papua Pegunungan,”tuturnya.
Ia berharap, hasil dari rakor ini bukan hanya berupa laporan tertulis, melainkan roadmap strategis yang jelas mengenai cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing daerah pada tahun anggaran 2026 dan seterusnya.
“Saya minta OPD pengelola pendapatan untuk bekerja keras, jujur, dan disiplin dalam mengejar target pendapatan, karena masyarakat menunggu hasil kerja, bukan alasan kita,”tandasnya.(Stefansus Tarsi)
