Jayawijaya, KV– Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Perhubungan telah resmi menandatangani nota kesepahaman dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) terkait pengoperasian pesawat N219.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Papua Pegunungan, Jimmy Yoku, menjelaskan bahwa penandatanganan kerja sama tersebut telah rampung dan saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi lanjutan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menentukan mekanisme subsidi pengoperasian pesawat tersebut.
“Kami masih menunggu kepastian apakah subsidi operasional pesawat N219 akan dibebankan pada pemerintah pusat atau daerah,” ungkap Jimmy di Wamena, Minggu lalu.
Menurutnya, koordinasi dengan Bappenas sangat penting guna mendukung percepatan pembangunan sektor transportasi udara, khususnya di wilayah pedalaman Papua Pegunungan yang selama ini sangat terbatas aksesnya.
Jimmy berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan subsidi untuk membantu pembiayaan operasional pesawat N219, mengingat keterbatasan anggaran daerah.
Pengoperasian N219, yang merupakan pesawat karya anak bangsa dari PTDI, menjadi salah satu program prioritas dalam 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo dan Ones Pahabol.
Pesawat ini dirancang untuk melayani daerah-daerah terpencil yang belum memiliki bandara besar, memudahkan mobilitas masyarakat dari kampung ke kota serta mendukung distribusi kebutuhan pokok.
“Banyak wilayah di Papua Pegunungan yang belum bisa dijangkau melalui jalur darat sehingga sangat bergantung pada transportasi udara. Dengan hadirnya N219, kami optimis bisa mengatasi masalah keterisolasian ini,” tambahnya.
Jimmy kembali menegaskan pentingnya dukungan subsidi dari pemerintah pusat agar program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di pedalaman Papua Pegunungan. (Stefanus Tarsi)
