Sudah empat tahun pasca revisi UU. No. 02 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua berjalan. Demikian pula Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan hadir di wilayah adat masyarakat Lanipago.
Selama itu pula perhatian terhadap SDM wilayah ini khususnya bidang prioritas seperti kesehatan seperti sekolah kedokteran dan perawat tampak masih berjalan di tempat tanpa ada gebrakan nyata dan konkret.
Padahal sebagaimana diketahui publik, triliunan rupiah anggaran Otsus-APBN sudah dialokasikan ke DOB baru di tanah Papua termasuk Papua Pegunungan.
Meski sejumlah upaya mahasiswa/i sudah, sedang dan akan dilakukan, namun hasilnya masih tidak jelas, karena terjadi drama klasik saling “baku tolak” antar pejabat instansi terkait dengan pihak Gubernuran.
Meski dalam sejumlah kesempatan Pemprov bisa menerima audiensi perwakilan mahasiswa/i tapi hasil akhirnya tetap sama: tidak jelas dan terus terlihat aksi saling baku tolak hingga saling menyalahkan antar pejabat hingga saat ini.
Padahal bila dipikir dengan baik, di atas kertas, hadirnya Papua Pegunungan yang miskin menjadi prasayarat dan syarat bagi pemekaran suatu DOB, mestinya menjadi prioritas dalam pembangunan SDM terutama sektor pendidikan dan kesehatan.
Apalagi secara nasional Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat provinsi Papua Pegunungan sangatlah memprihatinkan. Provinsi ini berada diangka kritis, yakni 54,43% (BPS: 2024) atau terendah se- Indonesia.
Memang sejumlah langkah dan upaya pembangunan multisektor masih terus dilakukan. Namun alangkah penting dan baiknya sektor pendidikan dan kesehatan digenjot ekstra melalui berbagai program akselerasi antar-instansi.
Rancangan besar
Pemprov mestinya memiliki grand design atau rancangan besar pembangunan pendidikan dan kesehatan yang konkret.
Upaya ini agar mampu menghasilkan SDM berkualitas sebagai investasi masa depan Papua Pegunungan menuju arah kesejahteraan.
Namun bila Pemprov lebih fokus program-program seremonial dan lainnya yang sifatnya hanya temporer bukan tidak mungkin IPM yang rendah tetap stagnan dan angka kesakitan hingga kematian akan tetap tinggi dari waktu ke waktu.
Dan bilamana dugaan semacam itu dapat dibenarkan, maka masyarakat Lapago bisa bertanya: ada apa di balik ini semua?
Apakah masyarakat Papua Pegunungan ini sedang dipertahankan dan dikelola selalu dalam keterpurukan SDM agar pihak tertentu bisa superior di balik ketertinggalan dan keterbelakangan?
Tapi semoga saja tidak!
Oleh Benyamin Lagowan
Salah satu intelektual Papua Pegunungan Asal Wamena
