Jakarta, KV— Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinkronisasi dan pengawasan langsung di lapangan dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua.
Hal itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) perdana Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KP2OKP) di Ruang Sidang Utama Kemendagri, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Rakor perdana KP2OKP ini turut dihadiri oleh sejumlah anggota komite, antara lain Velix Vernando Wanggai, Ribka Haluk, Ignatius Yoko Triyono, John Gluba Gebze, dan Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, serta para Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
Dalam arahannya, Tito menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi yang selama ini menjadi kendala utama dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan di Papua.
Ia menyebut, banyak program Kementerian/Lembaga (K/L) berjalan sendiri tanpa sinergi dengan pemerintah daerah, sehingga hasilnya tidak maksimal.
“Tugas paling utama adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program yang selama ini tidak pernah dilaksanakan,” tegas Tito.
Menurutnya, keberadaan KP2OKP dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengintegrasikan berbagai program lintas kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota agar tidak lagi berjalan terpisah.
Lebih lanjut, Mendagri menekankan pentingnya pengawasan faktual terhadap pelaksanaan program di lapangan. Ia menegaskan, laporan administrasi semata tidak cukup untuk memastikan keberhasilan pembangunan di Papua.
“Pengawasan itu tidak sekadar di atas kertas, bukan hanya laporan rapat. Harus benar-benar turun ke bawah, melihat langsung apa yang sudah direncanakan,” ujar Tito.
Tito juga menggarisbawahi arah kebijakan pemerintah dalam mempercepat kemajuan Papua melalui penerapan Otonomi Khusus (Otsus) dan pemekaran wilayah dari dua menjadi enam provinsi.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo dan telah disetujui DPR bersama pemerintah.
“Pemekaran wilayah Papua lahir dari aspirasi masyarakat. Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan luasnya wilayah dan masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Harapannya, dengan adanya pemekaran akan terjadi percepatan pembangunan di Papua,” ungkapnya.
Ketua KP2OKP, Velix Vernando Wanggai, usai rapat menegaskan bahwa Komite ini menerima tugas berat dari Presiden Prabowo.
“Dapat kami simpulkan bahwa Bapak Presiden Prabowo memberikan tugas yang tidak ringan kepada saya dan seluruh anggota KP2OKP agar perencanaan pembangunan dan pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasinya bisa berjalan dengan baik,” ujar Velix. (Stefanus Tarsi)
