Jayawijaya, KV— Ribuan warga dari berbagai distrik di Kabupaten Jayawijaya memadati halaman Kantor Bupati pada Rabu (10/9/2025) pagi.
Aksi damai ini digelar sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah, khususnya terkait penerbitan 328 Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa atau Kepala Kampung.
Aksi tersebut juga menjadi respon atas insiden anarkis yang terjadi pada aksi sebelumnya, di mana massa menolak dengan tegas segala bentuk kekerasan dan upaya penghambatan pelayanan publik.
Massa yang dikoordinasi oleh Benyamin Siep menyatakan dukungan penuh terhadap Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya.
Mereka menilai, pergantian kepemimpinan kampung adalah langkah tepat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat desa.
“Kami masyarakat dari 40 distrik dan 328 kampung mendukung penuh keputusan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya. Jabatan Kepala Kampung bukanlah warisan turun-temurun, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan secara profesional,” tegas Benyamin dalam orasinya.
Desakan terhadap Aparat Penegak Hukum
Dalam orasi yang berlangsung damai tersebut, massa juga mendesak Kapolda Papua untuk mengevaluasi dan mencopot Kasat Intel serta Kasat Reskrim Polres Jayawijaya.
Kedua pejabat itu dinilai tidak netral dan dituding membiarkan aksi anarkis yang terjadi pada Senin, 8 September 2025.
Massa menuding ketidaknetralan aparat telah memperkeruh situasi dan mengancam stabilitas pemerintahan daerah.
Selain itu, sejumlah perwakilan distrik menyatakan siap bertindak tegas terhadap oknum yang melakukan pemalangan jalan atau menghambat jalannya roda pemerintahan.
“Jika ada yang memalang kantor distrik atau kampung, kami akan tangkap dan serahkan ke pihak berwajib. Tindakan mereka jelas merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan,” ujar salah satu perwakilan massa.
Massa juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera menangkap koordinator aksi anarkis dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.
Tuntutan Audit Dana Desa
Di akhir aksi, massa menyampaikan tuntutan kepada Bupati Jayawijaya agar segera menghadirkan lembaga audit independen seperti KPK, BPK, atau instansi terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana desa oleh para kepala kampung yang telah digantikan.
Mereka menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan anggaran serta pelaporan keuangan yang tidak transparan oleh oknum kepala kampung sebelumnya.
“Audit ini penting agar dana desa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi,” ujar Benyamin menutup orasinya.
Aksi unjuk rasa berlangsung dengan tertib dan aman hingga selesai. Setelah menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri dan kembali ke tempat masing-masing dengan damai.
Sebelumnya, pada Senin, 8 September 2025, unjuk rasa menolak pergantian kepala kampung di Kabupaten Jayawijaya berakhir dengan kericuhan di Kantor Bupati.
Massa yang berunjuk rasa melakukan pelemparan yang mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas, termasuk pecahnya pintu kaca utama kantor, jendela di area lobi, kaca ruang kerja Wakil Bupati, serta kerusakan pada satu unit mobil dinas. (Stefanus Tarsi)
