WAMENA, KV – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) bersama sejumlah organisasi yang tergabung dalam Cipayung dan Organisasi Kepemudaan (OKP) berencana menggelar aksi demonstrasi damai di Kantor Bupati Jayawijaya pada Selasa, 2 September 2025. .
Aksi ini akan berfokus pada penolakan kehadiran anggota TNI non-organik di tiga distrik di Jayawijaya: Walaik, Ibele, dan Tailarek.
Dalam keterangan persnya di Wamena pada Minggu (30/8/2025), Penanggung Jawab Aksi, Urbanus Hilapok, menyatakan bahwa keberadaan anggota TNI non-organik telah menimbulkan keresahan dan trauma mendalam di kalangan masyarakat.
“sebelumnya Kami sudah berupaya advokasi ke DPRK, Pemkab, dan Kodim, tapi belum ada kepastian. Karena itu, kami akan aksi di kantor bupati besok,”katanya.
Ia menjelaskan, tujuan aksi besok adalah untuk meminta kejelasan dari pemerintah daerah mengenai upaya mereka menarik TNI non-organik. Ia menegaskan bahwa aksi gabungan dari PMKRI, Cipayung, dan OKP ini hanya berfokus pada satu agenda, yaitu penolakan tersebut.
senada dengan perwakilan Distrik Ibele Harun Mosib menegaskan bahwa rencana aksi besok dilakukan secara bermartabat dan bertujuan menolak militer non-organik yang membuat masyarakat tidak tenang dan nyaman.
Sementara Perwakilan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Hengky Hilapok Hengky Hilapok menyatakan dukungan rencana aksi tersebut setelah upaya persuasif gagal. Ia mendesak DPRK Jayawijaya membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti tuntutan mereka.
selain itu, Tokoh perempuan Jayawijaya Marzemira Wetipo, , khawatir kehadiran militer non-organik membuat warga takut berkebun, padahal pemerintah telah mendorongnya. Ia menegaskan, kondisi ini bisa berdampak pada kelaparan dan meminta bupati segera memulangkan pasukan tersebut demi kenyamanan warga. (Redaksi)
