Sentani, KV – Ratusan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Jayapura melakukan aksi protes yang melumpuhkan pelayanan publik di Kantor Bupati Jayapura, Papua, Selasa (14/1/ 2025).
Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan para ASN terhadap kebijakan pemerintah daerah yang selama tiga tahun terakhir tidak membayarkan tunjangan kerja mereka.
Para ASN yang tergabung dalam aksi tersebut memblokade pintu masuk utama Kantor Bupati Jayapura. Mereka juga membakar ban sebagai bentuk simbolis dari aksi protes.
Akibatnya, aktivitas pelayanan publik di pusat pemerintahan itu terhenti total sejak pagi hari.
Jack Judzon Puraro, salah seorang ASN yang menjadi juru bicara aksi, kepada wartawan mengemukakan, aksi ini merupakan upaya mendukung revolusi mental yang digaungkan Pemerintah Pusat.
Menurutnya, Kabupaten Jayapura masih banyak mafia yang menduduki jabatan strategis, sehingga merugikan hak-hak ASN dan masyarakat luas.
“Aksi ini kita namakan markibong, mari kita bongkar. Apa yang kita bongkar? Ini pejabat-pejabat di Kabupaten Jayapura ini mentalnya berkedok mafia. Hari ini yang kita lakukan adalah aksi revolusi mental yang kami sedang lakukan untuk para pejabat, jadi jangan pejabat alergi, harusnya berterima kasih dengan demo hari ini karena hari ini kita sedang restorasi dan revolusi mental terhadap para birokrat-birokrat dan pejabat-pejabat bermental mafia, pencuri, penjahat, Kami sedang merespon bagaimana kerja dari pak Prabowo untuk tangkap seluruh mafia dan koruptor. Ini bagian daripada itu yang sedang kami lakukan” tegas Puraro.
“Kenapa, kalau sampai hak ASN tidak dibayar dari tahun 2023-2024 pertanyaannya ada apa keuangan di Kabupaten Jayapura. Ini orang yang tidak sekolah saja bisa tau berarti ada masalah, apalagi ini ASN yang sudah bekerja dalam aktivitas. Sangat paham berarti ada yang tidak beres dengan keuangan di Kabupaten Jayapura. Sehingga hari ini kita melakukan aksi revolusi mental terhadap para pejabat sehingga benar-benar memiliki hati” tambahnya.
Para ASN mendesak agar penjabat bupati jayapura segera turun tangan menyelesaikan permasalahan ini, mereka juga menuntut pemerintah pusat melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di Kabupaten Jayapura untuk mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat-pejabat tertentu.
Menanggapi aksi ini Penjabat Bupati Jayapura, Semuel Siriwa menemui ratusan ASN yang berujuk rasa. Dalam keterangannya kepada massa, Semuel menyampaikan komitmennya untuk segera menyelesaikan persoalan ini.
“Saya pikir kita semua yang ASN pahami itu dalam proses-proses ini. Yang pasti TPP tidak akan lewat dari Januari ini. Sekaligus saya jawab supaya kitab isa sosialisasi, khusus utang-utang pihak ketiga dan utang pihak lainnya mulai dari 2023, 2022, 2021 bahkan ada yangs utkan 2018, saya tidak mampu selesaikan secara cepat itu butuh koordinasi butuh pecermatan yang baik supaya nanti tidak ada satu orangpun yang cidera. Tapi khsus 2024 yang ada dalam DPA dan menjad utang pemda akan segera diselesaikan” ucapnya.
Semuel juga mengajak para asn untuk tetap menjaga suasana kondusif dan kembali melaksanakan tugas pelayanan public, ia berjanji akan melakukan pengawasan ketat terhadap pengelolaan anggaran dan memastikan tidak ada pihak yang bermain-main dengan hak para ASN,
Aksi demonstrasi yang dilakukan di Kantor Bupati Jayapura ini bukanlah yang pertama kali terjadi, sebelumnya ratusan guru dan juga puluhan kontraktor juga pernah melakukan aksi yang sama untuk menuntut hak mereka yang belum terbayarkan. (***)
