Jayawijaya, KV – Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, menyampaikan keprihatinannya atas masih terjadinya perang suku di wilayah pegunungan.
Ia menegaskan bahwa aksi pembunuhan antarsesama warga adalah tindakan yang tidak dibenarkan baik oleh hukum negara maupun ajaran agama.
Dalam pertemuan dengan tiga tokoh masyarakat—Ketua LMA Jayawijaya Herman Doga, Ketua LMA Lani Jaya Tias Kogoya, dan anggota MRP Papua Pegunungan Enos Wakerkwa—Wagub Ones menyampaikan sejumlah solusi konkrit untuk mengakhiri konflik horizontal di masyarakat.
“Pembunuhan itu pekerjaan roh jahat, bukan ajaran Tuhan. Tidak ada alasan adat atau budaya yang bisa membenarkannya,” tegas Ones di kediamannya di Wamena, Senin (28/7/2025).
Wakil Gubernur Ones Pahabol meminta masyarakat adat dan warga untuk mengakhiri praktik kekerasan dan balas dendam yang sering menjadi pemicu perang suku. Ia menekankan bahwa budaya kekerasan yang sudah mengakar harus dihentikan demi masa depan generasi berikutnya.
Peran aktif
Ones menyatakan pemerintah daerah akan berperan aktif mendorong Lembaga Masyarakat Adat (LMA), tokoh adat, dan gereja untuk turun tangan dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya perdamaian.
Mereka diminta menjadi fasilitator rekonsiliasi dan penengah dalam setiap konflik yang muncul.
“Tokoh adat dan gereja harus mengambil peran penting menyadarkan masyarakat. Kalau ini dibiarkan, akan terus jatuh korban,” ujarnya.
Salah satu langkah tegas yang disampaikan Wagub adalah penghentian kebiasaan pemerintah dalam membayar ganti rugi atau denda korban perang suku menggunakan dana publik. Ia menegaskan, uang rakyat tidak boleh lagi digunakan untuk membiayai akibat dari tindakan kriminal.
“Kalau dulu pemerintah turun tangan dan membayar denda, sekarang tidak bisa lagi. Tidak boleh uang rakyat dipakai untuk membayar pembunuhan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua LMA Jayawijaya Herman Doga dan Ketua LMA Lani Jaya Tias Kogoya memastikan bahwa konflik antar kedua suku hanya berlangsung dua hari, yakni pada Jumat (25/7) dan Sabtu (26/7), dipicu oleh pembunuhan yang terjadi seminggu sebelumnya akibat pengaruh minuman keras.
Mereka menyatakan bahwa saat ini kedua pihak telah membuka jalur komunikasi dan sepakat menyelesaikan masalah melalui hukum adat dan hukum pidana. Situasi Kota Wamena dan sekitarnya kini diklaim sudah kondusif dan masyarakat mulai kembali beraktivitas seperti biasa.
“Perang sudah dihentikan dan akan diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Wamena sudah kondusif,” kata Herman Doga. (Stefanus Tarsi)
