Jayapura, KV— Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pemerintah mempercepat pembenahan tata kelola layanan kesehatan di Papua, Jumat (27/3/2026).
Penegasan itu disampaikan usai bimbingan teknis daring bersama para direktur rumah sakit di Jayapura sebagai tindak lanjut koordinasi sebelumnya.
“Sehubungan dengan tindak lanjut kunjungan kerja kami pada 13 Maret 2026 serta rapat bersama Dirjen Kesehatan Lanjutan, Direktur BUMD, dan Forkopimda Papua serta Kabupaten Jayapura pada 17 Maret 2026, kami berkomitmen memperbaiki tata kelola pelayanan kesehatan di Papua,” kata Ribka.
Ia menyebut sejumlah persoalan di RSUD Yowari menjadi perhatian utama untuk segera diselesaikan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.
Permasalahan tersebut meliputi status sertifikat tanah, keberadaan pos keamanan Polri di area rumah sakit, hingga pembenahan manajemen rumah sakit.
“Akan menjadi prioritas untuk segera diselesaikan,” ujarnya.
Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan juga menugaskan RSUP dr. Sardjito Yogyakarta melakukan pendampingan.
Pendampingan tersebut menyasar tiga rumah sakit, yakni RSUD Dok II, RSUD Abepura, dan RSUD Yowari.
“Berdasarkan SK Dirjen Kesehatan Lanjutan, RSUP dr. Sardjito Yogyakarta mendapatkan tugas untuk melakukan pendampingan terhadap tiga rumah sakit di Provinsi Papua,” kata Ribka.
Ia menjelaskan, setiap rumah sakit diminta mengirimkan minimal sembilan peserta dari unsur pimpinan hingga bagian tata kelola.
Peserta terdiri dari direktur, bidang pelayanan medik, keperawatan, penunjang, keuangan, SDM, serta bagian umum.
“Jadi ini rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Nanti mereka akan Bimtek di sana, melihat langsung best practice,” ujarnya.
Ribka menilai pelaksanaan Bimtek secara daring perlu dilanjutkan dengan pertemuan tatap muka agar hasilnya lebih optimal.
Pertemuan langsung selama minimal dua hari dinilai penting untuk memperkuat implementasi perbaikan tata kelola rumah sakit.
Dukungan kegiatan akan difasilitasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri melalui penyediaan akomodasi dan transportasi di Yogyakarta.
“Sehingga kami dalam waktu dekat akan melakukan Bimtek yang didukung Kemendagri dan Kementerian Kesehatan sesuai kesepakatan,” katanya.
Ia berharap pendampingan tersebut segera terlaksana untuk mempercepat perbaikan layanan kesehatan di Papua.
“Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan sangat mendukung dan langsung memantau. Saya akan membimbing terus sampai rumah sakit benar-benar berjalan menggunakan SPM Kesehatan,” tutup Ribka. (Redaksi)
