Jayawijaya, KV– Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyatakan bahwa pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan diharapkan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Wamendagri Ribka Haluk menegaskan, proyek ini akan melibatkan pengusaha OAP agar generasi muda Papua dapat tumbuh mandiri dan berdaya saing.
“Pembangunan ini diperuntukkan bagi pengusaha Orang Asli Papua, agar anak-anak Papua bisa tumbuh dan diberdayakan,” ujar Ribka kepada media usai menghadiri Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Rabu (13/8/2025).
Ribka menambahkan, seluruh mekanisme pembangunan, termasuk dokumen dan persyaratan lelang, telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan langkah mitigasi terhadap berbagai kendala teknis yang mungkin muncul di lapangan.
“Sudah diidentifikasi beberapa masalah dan karakteristik wilayah masing-masing. Pemerintah melalui tim dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah melakukan tinjauan dan inventarisasi agar penanganannya bisa lebih tepat,” jelasnya.
Selain rumah, Ribka berharap pembangunan juga dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti akses air bersih, sanitasi, toilet, dapur, dan jaringan listrik.
Lintas Kementerian
Ia juga mendorong keterlibatan lintas kementerian dalam program ini, termasuk dukungan di sektor pertanian, perikanan, bantuan sosial, hingga pengembangan rumah sehat.
“Arahan Presiden adalah memulai pembangunan dari daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), dari desa. Koperasi desa juga akan terlibat. Kalau rumah-rumah di desa sudah layak, maka dampaknya akan luar biasa,” ungkapnya.
Ribka menegaskan bahwa program ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan bukan untuk kepentingan politik.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pungutan liar terhadap masyarakat dalam proses pembangunan ini.
“Kita mulai dari Papua Pegunungan. Ini adalah quick win dari Presiden dan kami bentuk tim besar agar bisa segera dilaksanakan,” pungkasnya. (Rilis Kemendagri)
