Papua Pegunungan

Gubernur John Tabo Sambut Kunjungan Komisi II DPR RI dan Wamendagri Ribka Haluk

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo berbincang dengab Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk yang melaksanakan kunjungan kerja di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Jumat (16/5/2025).

Wamena, KV – Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai kedatangan rombongan Komisi II DPR RI bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, di Bandara Wamena, Jumat pagi (16/05/2025).

Suasana penyambutan Wamendagri RI Ribka Haluk bersama Rombongan Komisi II DPR RI

Rombongan mendarat sekitar pukul 09.45 WIT dan langsung disambut secara adat oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, memimpin langsung prosesi penyambutanpenyambutan kedatangan Ketua Tim Komisi II DPR RI, Bahtera S. PWK, dan Wamendagri Ribka Haluk.

Dalam upacara adat tersebut, Ketua Tim Komisi II DPR RI, Bahtera S. PWK, dan Wamendagri Ribka Haluk, menerima pengalungan kare-kare dan noken, simbol penghormatan dan penerimaan masyarakat adat terhadap tamu negara.

Kunjungan ini menjadi momen bersejarah karena merupakan lawatan resmi pertama Komisi II DPR RI dan Wamendagri ke Papua Pegunungan sejak pelantikan Gubernur John Tabo dan Wakil Gubernur Ones Pahabol pada 17 April 2025.

Setelah seremoni penyambutan, rombongan melanjutkan perjalanan dengan iring-iringan menuju Hotel Baliem Pilamo.

Selanjutnya, mereka dijadwalkan mengikuti serangkaian agenda penting selama kunjungan kerja di wilayah tersebut.

Adapun beberapa agenda utama dalam kunjungan ini antara lain:

Meninjau kesiapan lahan pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan yang berlokasi di kawasan LIPI, Gunung Susu.

Menghadiri acara di Gereja Wesaroma Pikhe, yang akan menjadi forum pembahasan isu-isu strategis seperti inflasi daerah serta pemaparan dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari agenda evaluasi oleh Komisi II DPR RI terhadap empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, dengan Papua Pegunungan sebagai salah satu fokus utama.

Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan percepatan pembangunan di wilayah hasil pemekaran. (Stefanus Tarsi)

Exit mobile version