Jakarta, KV – Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, melakukan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Pertemuan tersebut bertujuan memastikan percepatan realisasi pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan.
Program ini merupakan agenda prioritas nasional sesuai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Usai pertemuan, Gubernur John Tabo menyampaikan optimisme atas kelanjutan program tersebut. Ia menyebut berbagai kendala yang selama ini menghambat pelaksanaan pembangunan kini mulai menemukan solusi konkret.
“Kami berterima kasih kepada Pak Menteri dan jajarannya. Selama ini pelaksanaan program ini belum menemukan titik terang, tetapi hari ini semua terjawab. Sudah ada titik terang,” ujar Gubernur kepada para jurnalis.
John Tabo menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pihaknya mendengar langsung berbagai kendala administratif yang disampaikan Kementerian PKP. Kendala tersebut saat ini sedang ditangani oleh jajaran direktorat jenderal teknis.
“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Menteri. Beberapa kendala sedang ditangani oleh dirjen teknis PKP. Dari daerah, kami juga menyampaikan pandangan agar proses awal pembangunan bisa dipercepat,” katanya.
Ia juga mengapresiasi keterbukaan Menteri PKP yang bersedia mendengarkan aspirasi dari daerah. Menurutnya, sikap tersebut mencerminkan komitmen tulus pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua Pegunungan.
“Dalam pertemuan tadi, saya menyampaikan seluruh kendala di lapangan agar proses pembangunan dapat dipercaya oleh masyarakat.
Program ini sudah digaungkan sejak 2025 dan dijanjikan mulai dibangun pada Desember, namun hingga kini belum berjalan. Masyarakat terus bertanya kapan pembangunan dimulai,” ungkapnya.
Gubernur pun menyampaikan terima kasih secara langsung kepada Menteri PKP atas perhatian yang diberikan.
“Terima kasih Pak Menteri atas kesediaan Bapak mendengarkan aspirasi kami. Bapak sungguh memiliki hati untuk membangun Papua Pegunungan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati,” tuturnya.
Terkait waktu dimulainya konstruksi, Gubernur menjelaskan bahwa saat ini masih menunggu finalisasi Instruksi Presiden (Inpres) di tingkat kementerian terkait guna memastikan seluruh tahapan berjalan dengan baik.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa niat baik pemerintah pusat merupakan bagian dari upaya menghadirkan kesetaraan pelayanan negara agar masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara adil.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga mendorong agar pengelolaan pelaksanaan teknis pembangunan dipercayakan kepada pemerintah daerah sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.
Langkah ini sekaligus untuk memastikan pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) sesuai amanat Perpres Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah Papua.
“Kami ingin pemerataan dan pemberdayaan masyarakat lokal benar-benar terjadi, sehingga mendorong kemandirian serta daya saing ekonomi lokal,” tegasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Kementerian PKP guna memastikan koordinasi dan kesiapan teknis pembangunan berjalan optimal. (Stefanus Tarsi)
