Jayawijaya, KV– Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Pegunungan, Tunggul Wijaya Panggabean, menyampaikan perkembangan terbaru terkait pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di provinsi baru tersebut.
Menurutnya, saat ini proses pematangan lahan telah mencapai sekitar 60–65 persen dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada bulan depan.
“Kami saat ini sedang memulai pematangan lahan di lokasi KIPP seluas sekitar 122,5 hektare. Fokus utama saat ini adalah pada lahan pembangunan Kantor Gubernur, disusul Kantor DPRP, MRP, serta area lapangan upacara,” ujar Tunggul di Wamena, Senin (23/6/2025).
Ia menambahkan, penyelesaian lahan menjadi prioritas daerah, sementara pembangunan fisik akan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Pembangunan ini merupakan tanggung jawab pusat. Kami dari daerah menyiapkan lahan dan sarana pendukung lainnya. Target kami, bulan depan lahan sudah 100 persen siap,” tegasnya.
Saat ini, pihaknya juga tengah menyiapkan berbagai dokumen administratif penting sebagai syarat pembangunan, seperti Master Plan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Feasibility Study (FS).
“Dokumen-dokumen itu sedang dalam proses. Jika sudah final, akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk memulai pembangunan. Kendala utama memang ada pada dokumen administrasi awal, karena lokasi ini baru dimulai sekitar bulan Mei,” jelas Tunggul.
Mengenai kepastian pelaksanaan pembangunan fisik tahun ini, Kadis PUPR mengungkapkan bahwa koordinasi telah dilakukan bersama Gubernur Papua Pegunungan dan tim teknis lainnya, termasuk pertemuan dengan pihak pusat di Jakarta.
“Kami harapkan proses lelang bisa dilaksanakan tahun ini, sehingga pembangunan fisik bisa segera dimulai. Kami dari daerah sangat mendorong hal itu,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa proses administrasi telah dijalankan sejak awal kepindahan ke lokasi KIPP, sebagai langkah antisipasi terhadap jangka waktu pembangunan yang panjang.
“Kalau semua bisa selesai bulan depan, maka itu akan menjadi bahan resmi yang kami ajukan ke pemerintah pusat untuk tahapan selanjutnya,” pungkasnya. (Stefanus Tarsi)
