JAYAWIJAYA, (KV) – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan kesiapan penuh untuk mengawal aspirasi yang diserap selama Kunjungan Kerja Reses (Kunker) di Wamena, Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP., saat menutup rangkaian Kunker tersebut.
Dalam konferensi pers dengan awak media, Ibu Hetifah menegaskan bahwa dialog yang terjalin dengan Pemerintah Provinsi sangat “kaya dan produktif.”
“Kami berkomitmen mengadvokasi berbagai tantangan yang dihadapi Provinsi Papua Pegunungan, khususnya dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),” ujar Hetifah.
“Kunjungan Komisi X diharapkan menjadi jembatan efektif untuk memastikan kebijakan dan anggaran pusat dapat menjawab kebutuhan mendesak daerah otonomi baru ini,”katanya.
Hetifah Sjaifudian juga menyampaikan apresiasi mendalam atas sambutan hangat Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan
“Kehangatan dan penerimaan yang diberikan sangat luar biasa, kami sangat terkesan,” ujar Hetifah.
Kunjungan tersebut, jelasnya, telah memberikan pencerahan tentang potensi dan tantangan di daerah otonomi baru (DOB) tersebut. Hal ini menumbuhkan motivasi positif untuk membangun kolaborasi konkret antara pusat dan daerah di berbagai sektor, dari pendidikan,olaraga hingga riset.
“Kami tidak datang hanya untuk berdialog tapi juga untuk melakukan satu aksi yang konkret,” tegasnya.
Di sisi lain, Staf Ahli Gubernur Papua Pegunungan, Aron Wanimbo, menyambut baik komitmen DPR RI tersebut. Ia menekankan bahwa pembangunan SDM adalah prioritas utama di provinsi baru ini.
“Dunia itu akan berubah apabila Sumber Daya Manusia berkualitas tinggi lah yang menguasai dunia. Kalau selain dari itu, tidak,” kata Aron.
Ia menegaskan, meskipun pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan penting, pembangunan SDM membutuhkan waktu panjang dan merupakan kunci transformasi.
“Indonesia memandang kawasan Indonesia Timur di tempat ini, jantung Papua itu ada di Provinsi Papua Pegunungan, tidak ada di tempat lain,” ujarnya.
Wanimbo menutup dengan rasa syukur, menyatakan kehadiran Komisi X telah membawa harapan positif dan “jawaban” yang nyata bagi masyarakat Papua Pegunungan, khususnya terkait masalah tanah bersertifikat sebagai syarat pengajuan anggaran pembangunan infrastruktur Pendidikan dan Olaraga. (Stefanus Tarsi)
