Jakarta, KV- Komisi X DPR RI mengkritik rencana sejumlah penutupan prodi oleh Kemendiktisaintek karena dinilai berisiko salah sasaran, Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai akar pengangguran terdidik terletak pada lemahnya perencanaan tenaga kerja nasional.
“Menjadikan penutupan prodi sebagai langkah cepat sangat berisiko salah sasaran,” ujar Fikri dalam keterangan yang diterima Parlementaria di Jakarta.
Ia menegaskan manfaat jurusan tidak bisa diukur sempit berdasarkan kebutuhan industri karena pendidikan memiliki fungsi luas dalam pembangunan nasional.
Fikri menyebut kegagalan serapan kerja tidak bisa dibebankan kepada kampus, melainkan akibat lemahnya perencanaan dan penempatan tenaga kerja nasional.
DPR mendorong pemerintah menggunakan indikator kinerja utama berbasis tracer study untuk mengukur serapan lulusan secara akurat dan menyeluruh nasional.
Data menunjukkan serapan lulusan perguruan tinggi cukup tinggi, seperti UNJ mencapai 85,25 persen dan UPI sebesar 62,96 persen.
Namun data BPS menunjukkan anomali dengan jumlah sarjana menganggur mencapai 842.378 orang serta rasio kewirausahaan stagnan 3,5 persen nasional.
Fikri juga mempertanyakan klaim kelebihan lulusan guru dibanding kebutuhan karena data resmi justru menunjukkan kekurangan tenaga pengajar nasional.
“Menutup prodi keguruan tanpa membenahi penempatan guru berisiko memperburuk ketimpangan pendidikan di berbagai daerah,” tegas legislator PKS tersebut.
DPR meminta pemerintah fokus pada keterbukaan data kebutuhan tenaga kerja, pemerataan penempatan, dan perbaikan kurikulum pendidikan nasional.
“Negara harus menjelaskan perencanaan kerja, bukan menyalahkan kampus ketika lulusan sulit terserap kerja,” pungkas Fikri menutup pernyataan tersebut. (Redaksi)
