Jakarta, KV- Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus merasa miris banyak video yang beredar di media massa tentang masyarakat Papua yang datang ke rumah tokoh masyarakat setempat untuk menukar Ikan atau buah-buahan demi mendapatkan beras atau mie instan.
Dedi menyampaikan hal ini dalam Rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan Mendagri dan Gubernur Papua Selatan, Gubernur Papua Tengah, Gubernur Papua Pengunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya di Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025) kemarin.
Dedi mengaku dirinya merasa miris dan marah. Bagaimana tidak, orang untuk makan saja susah, bagaimana mau bicara pendidikan dan kesehatan.
Ia menganggap hal itu sebagai sebuah kegagalan pemerintah mengurus rakyatnya. Karena itu membuktikan bahwa hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja, masyarakat kesulitan.
“Apalagi dalam video itu juga dikatakan tidak ada beras, seharian belum makan. Untuk Papua yang begitu kaya alam dan tambangnya. Menurut saya, itu sebagai sebuah kejahatan negara,” ungkap Deddy.
Namun, Deddy pun tidak menyalahkan mereka yang ada di medsos membantu masyarakat Papua. Pasalnya, kalau tidak ada mereka, rakyat mau ke mana lagi untuk bisa mendapatkan makanan.
Di sisi lain, politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini melihat bahwa otonomi khusus itu tidak seperti yang diharapkan dan tidak berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Hanya berdampak pada birokrasi pemerintahan namun tidak untuk rakyat Papua secara langsung.
Tidak bermanfaat
Selain itu, Deddy juga melihat pembukaan infrastruktur di Papua yang jor-joran oleh pemerintahan sebelumnya juga tidak memberi manfaat yang baik bagi masyarakat Papua.
Malah menjadi ancaman baru bagi masyarakat Papua. Sebut saja, eksploitasi sumber daya alam hutan, kebun sawit, tambang oleh para investor. Deddy melihat hal itu sebagai sesuatu yang membahayakan.
Begitupun dengan pembangunan infrastruktur, ia mempertanyakan untuk siapa fasilitas tersebut. Pasalnya, menurutnya, banyak rakyat Papua tidak memiliki kendaraan.
Jika infrastruktur yang dibangun jor-joran itu untuk kebutuhan logistik, lanjut Deddy, maka menjadi pertanyaan kemampuan rakyat Papua untuk membeli semua produk yang datang itu.
“Begitu juga dengan alasan investasi, apakah masyarakat akan mendapat manfaat secara langsung dari investor yang datang, seperti kepemilikan saham atau lapangan kerja, jangan hanya menjadi buruh kasar,” tegasnya.
Ia berharapa, jika ada rencana mau ada investasi misalnya pertambangan dan perkebunan harus memiliki skenario untuk melibatkan masyarakat lokal. Harapannya masyarakat setempat tidak hanya menonton, dan jadi buruh kasar saja.
“Supaya, ada dampaknya bagi masyarakat Papua. Kalau mereka hanya jadi buruh kasar, juga tidak ada pengaruhnya,” pungkasnya.
(Rilis DPR RI)
