Jayawijaya, KV – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan (Pemprov Papua Pegunungan) merencanakan memulai proses lelang untuk sejumlah paket proyek infrastruktur pada pekan ini untuk Tahun Anggaran 2025.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Pegunungan, Tunggul Wijaya Panggabean, menyampaikan informasi ini pada Selasa, (24/6 2025).
Proses lelang ini dapat bergulir setelah finalisasi Dana Transfer Infrastruktur (DTI) di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kas (DJPK) pada minggu lalu.
“Dana dari DTI baru final minggu lalu di DJPK, sehingga minggu ini kami mulai proses pelelangan semuanya paket pekerjaan,” jelas Tunggal.
Pagu Anggaran di Dinas PU dan Perumahan Rakyat Papua Pegunungan mengalokasikan sekitar Rp 500 miliar untuk pembangunan infrastruktur tahun ini. Sebagian besar dana ini sudah ditarik dari pemerintah pusat, termasuk tambahan alokasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Namun, ia menjelaskan bahwa penggunaan Dana Transfer Infrastruktur (DTI) memiliki batasan. “Penggunaan dana DTI itu terbatas, tidak bisa dipakai untuk bangun perumahan atau kantor,” ujarnya.
Maka dari itu, pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan tambahan anggaran. Hal ini penting untuk menutupi kebutuhan pembangunan yang tidak bisa dibiayai oleh DTI.
“Fokus utama penggunaan anggaran ini adalah pada pembangunan baik jembatan maupun jalan provinsi dan kabupaten. Hampir semua kabupaten kami intervensi, Selain itu, beberapa jembatan strategis juga menjadi prioritas. (Stefanus Tarsi)
