Jakarta, KV – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2026 kategori Pratama. Apresiasi bergengsi ini diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagai bentuk pengakuan atas komitmen tinggi pemda dalam menjamin jaminan kesehatan masyarakat.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol yang di damping Pj Sekda Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep saat penganugerahan UHC Award Tahun 2026 di Ballroom JIEXPO Kemayoran Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Usai penerimaan penghargaan,Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol menyampaikan rasa syukur atas penghargaan dimana pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendapatkan kategori pemerintah daerah yang telah memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada penduduk dengan cakupan kepesertaan 98 persen dan tingkat keaktivan JKL 80 persen.
“Penghargaan ini merupakan momentum penting bagi Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini akan kami jadikan motivasi untuk senantiasa mengoptimalkan kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,”ujarnya.
Menurutnya kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan tanggungjawab melayani sekitar 1,5 juta penduduk Papua Pegunungan khususnya di bidang kesehatan dan juga Pendidikan.
“Apresiasi tulus saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, Forkopimda, dan rekan-rekan ASN di lingkungan Provinsi hingga Kabupaten. Kepercayaan yang saudara-saudara berikan kepada pasangan Gubernur John Tabo dan Wakil Gubernur Ones Pahabol adalah amanah besar. Mari kita terus bersinergi membangun Papua Pegunungan demi mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera.”tuturnya.
Sementara, dalam sambutanya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, mengatakan bahwa pemerintah mencatat cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukan tren positif.
Hingga 2025, sebanyak 98,6 persen penduduk atau sekitar 233,5 juta jiwa telah terdaftar sebagai peserta aktif. Pemerintah juga menargetkan jumlah peserta aktif meningkatkan menjadi 236,1 juta orang pada 2026.
Bahkan pada 2029, pemerintah menargetkan 99 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN dengan tingkat keaktifan minimal 83,5 persen.
Keberhasilan ini untuk rakyat dan harus kita tingkatkan demi kesejahteraan masyarakat. Capaian ini harus dijaga bersama, tidak boleh ada pemerintah daerah yang turun peringkat UHC,”katanya. (Stefanus Tarsi)
