Bogor, KV – Gubernur Papua Pegunungan John Tabo bersama Wakil Gubernur Ones Pahabol dan Ketua DPRP Papua Pegunungan Yos Elopere menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2026.
Kegiatan berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Rakornas 2026 mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.” Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi membuka kegiatan tersebut.
Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rakornas ini berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.1/323/SJ tertanggal 27 Januari 2026.
Secara yuridis, kegiatan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.
Rakornas bertujuan memastikan seluruh program prioritas Presiden berjalan tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Papua Pegunungan.
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan menjelaskan bahwa Rakornas diikuti 4.487 peserta.
Peserta berasal dari unsur pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta jajaran Forkopimda, termasuk Kapolda dan Pangdam se-Indonesia.
Menurut Benni, kepala daerah dan Forkopimda memegang peran strategis dalam mencapai target program prioritas Presiden.
Mereka menjadi penggerak utama pemerintahan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan.
Dalam rangkaian acara, Kemendagri menghadirkan jajaran Kabinet Merah Putih sebagai narasumber. Diskusi panel berlangsung dalam beberapa sesi tematik yang membahas isu strategis, seperti sinergi kebijakan ekonomi, energi, dan kedaulatan pangan berkelanjutan.
Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah provinsi dalam Rakornas untuk mendengar langsung arahan Presiden dan Wakil Presiden.
Ia menyebut forum ini sebagai sarana menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan menyinergikan kebijakan pusat dan daerah.
“Bagi kami, mendengar langsung arahan pimpinan negara sangat penting. Langkah ini memperkuat koordinasi dan memastikan kebijakan daerah selaras dengan visi besar Presiden dan Wakil Presiden menuju Indonesia Emas 2045,” tegas John Tabo. (Stefanus Tarsi)
