Jakarta, KV- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyoroti rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah daerah, terutama di lima provinsi di Papua.
Data ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (7/7/2025) di Kantor Kemendagri, Jakarta.
Data Kemendagri per 6 Juli 2025 menunjukkan bahwa lima provinsi di wilayah Papua menempati posisi terbawah dalam realisasi pendapatan maupun belanja APBD. Kelima provinsi tersebut adalah Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
Tak hanya tertinggal dalam capaian pendapatan daerah, provinsi-provinsi ini juga mencatat realisasi belanja yang rendah. Bahkan Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan masuk dalam daftar 10 besar provinsi dengan realisasi belanja terendah.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa belanja pemerintah melalui APBD merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
“Belanja pemerintah dapat meningkatkan jumlah peredaran uang di masyarakat, memperkuat daya beli, dan memacu konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya dalam forum yang digelar secara daring.
Menurut Tito, kondisi ini dapat menghambat upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat sektor riil di daerah.
Padahal, realisasi belanja daerah bukan hanya soal serapan anggaran, tetapi juga berkaitan erat dengan roda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Realisasi belanja yang rendah menandakan minimnya perputaran uang di daerah. Ini tentu berdampak pada melambatnya pertumbuhan sektor swasta dan lemahnya investasi lokal,” tegas Tito.
Tidak alokasi
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengalokasikan belanja melebihi pendapatan agar tidak mengalami defisit yang membebani keuangan daerah.
Tito juga mendorong pemerintah daerah, terutama yang berada di bawah, untuk mempercepat eksekusi program kerja yang telah direncanakan.
Dengan rendahnya realisasi APBD di lima provinsi di Papua, Mendagri meminta para kepala daerah dan jajarannya melakukan evaluasi dan percepatan.
“Ini bukan hanya soal anggaran, tetapi menyangkut tanggung jawab terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
