Sorong, KV- Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meresmikan rumah maggot dan kandang lalat BSF KELI di Aimas Kabupaten Sorong, Kamis (30/4/2026).
Fasilitas berukuran panjang 15 meter dan lebar 9 meter ini menjadi program pengolahan sampah organik oleh Dinas Lingkungan Hidup provinsi.
Tempat ini dirancang untuk menangani sampah organik dari wilayah Sorong dan sekitarnya serta akan dikelola langsung oleh masyarakat setempat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu menyebut rumah maggot KELI sebagai fasilitas terbesar di Tanah Papua.
Fasilitas ini mampu mengolah 500 kilogram sampah organik setiap hari dengan produksi maggot mencapai 50 kilogram secara berkelanjutan.
“Program ini lahir dari kegelisahan kami melihat masyarakat belum disiplin mengelola sampah sehingga perlu solusi efektif melalui maggot,” ujar Julian.
Ia menjelaskan fokus utama program mencakup sampah dapur rumah tangga, pasar, restoran, hotel hingga rumah sakit yang sering menjadi sumber masalah.
Selain solusi lingkungan, pengolahan maggot juga menghasilkan pupuk organik yang murah serta ramah lingkungan untuk mendukung sektor pertanian lokal.
Program ini terbukti meningkatkan kualitas hasil panen, termasuk pada budidaya semangka yang menunjukkan hasil lebih baik dibanding sebelumnya.
Julian menambahkan program ini perlu diperluas agar sampah organik tidak menumpuk di TPA seperti kondisi di TPA Makbon.
Pengelola rumah maggot Supendi menyebut fasilitas ini mampu menyerap 400 hingga 500 kilogram sampah organik setiap hari secara optimal.
“Siklus dimulai dari telur lalat BSF menjadi maggot 3-18 hari lalu dipanen sebagai pakan ternak,” ujar Supendi menjelaskan proses tersebut.
Biaya Pupuk Turun
Petani semangka Wawan mengaku biaya pupuk turun hingga 50 persen sejak menggunakan pupuk organik dari hasil pengolahan maggot tersebut.
“Sekarang pupuk bisa gratis jika produksi sendiri, hasil semangka lebih bagus dan tanah menjadi lebih subur,” ungkap Wawan.
Program ini dikembangkan bersama Yayasan Penabulu Foundation untuk mendorong lahirnya unit serupa di wilayah lain Papua Barat Daya.
Langkah ini diharapkan mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pakan dari luar daerah serta mendukung pembangunan hijau berkelanjutan. (Redaksi)
