Jakarta, KV- Sejumlah kritik dan masukan yang diarahkan kepada Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KEPP Otsus) Papua akhirnya mendapat tanggapan dari Ketua Komite Eksekutif Papua, Velix Wanggai.
Kritik tersebut datang dari sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama Papua yang mendesak agar KEPP Otsus segera turun langsung ke Tanah Papua pasca dilantik Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2025 lalu.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Velix menjelaskan bahwa meskipun secara kelembagaan KEPP Otsus masih banyak beraktivitas di Jakarta, komite tidak tinggal diam.
Selama hampir tiga bulan terakhir, KEPP Otsus disebut terus membangun komunikasi intensif dengan pemerintah daerah dan para tokoh masyarakat Papua melalui berbagai saluran.
“Komite Eksekutif Papua tetap membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat selama tiga bulan ini melalui beragam cara,” ujar Velix.
Ia juga menambahkan, sejumlah pimpinan Komite Eksekutif telah lebih dahulu turun ke Papua secara individual untuk melakukan pemetaan persoalan (belanja masalah) serta menyerap aspirasi masyarakat di berbagai wilayah.
Sebagai lembaga baru, Velix menyebut KEPP Otsus saat ini sedang melakukan penguatan kelembagaan secara intensif, sekaligus memulai konsolidasi perencanaan kebijakan percepatan pembangunan Papua di tingkat pusat.
Langkah-langkah strategis dan teknis, baik di pusat maupun di daerah, telah disiapkan dan mulai dijalankan sejak Januari 2026.
Velix menegaskan, KEPP Otsus sangat terbuka terhadap aspirasi, masukan, serta kerja sama dari berbagai elemen masyarakat Papua demi menyukseskan percepatan pembangunan di enam provinsi di Tanah Papua.
Sementara itu, Anggota Komite Eksekutif Papua Bidang Investasi dan Ekonomi, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw, meminta masyarakat serta para tokoh agama, adat, pemuda, dan perempuan di Papua untuk bersabar.
Menurutnya, saat ini Komite Eksekutif sedang mempertegas konsepsi kelembagaan agar seluruh unsur dapat bergerak secara terkoordinasi.
“Kami tidak hanya bekerja di Jakarta, tetapi juga menyusun personal-personal yang ada di ibu kota provinsi dan kabupaten. Karena itu, kami masih berada di Jakarta untuk konsolidasi, koordinasi, dan rapat-rapat,” jelas Paulus.
Ia menambahkan, meskipun waktu kerja terbilang singkat, pembagian tugas di antara 10 anggota Komite Eksekutif telah dilakukan dan masing-masing telah mulai bekerja sesuai bidangnya.
Paulus juga menyebutkan bahwa sejumlah anggota komite telah turun langsung ke berbagai wilayah Papua, di antaranya Manokwari, Sorong, Jayapura, Wamena, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Yalimo, Biak, Yapen, Lanny Jaya, hingga wilayah Pegunungan Tengah.
“Pergerakan ini bersifat menyeluruh. Kami juga terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta membangun komunikasi dengan para gubernur, bupati, dan wali kota,” ujarnya.
Tokoh Agama
Sebelumnya, Tokoh Agama dan Masyarakat Pegunungan Tengah Papua, Pendeta Dr. Yones Wenda, melontarkan kritik terhadap kinerja KEPP Otsus Papua yang dinilai belum maksimal sejak dilantik Presiden pada Oktober 2025.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Jayapura, Pendeta Yones menyampaikan keprihatinannya karena Komite Eksekutif Otsus Papua dinilai masih terlalu banyak beraktivitas di Jakarta dan belum turun langsung ke Tanah Papua untuk melihat serta menangani persoalan masyarakat.
“Kami mengimbau Komite Eksekutif Otsus Papua yang sudah dilantik sejak Oktober 2025, tetapi sampai sekarang belum bekerja maksimal. Kami meminta sepuluh pimpinan Komite segera turun ke Papua,” ujarnya.
Menurut Yones, kehadiran langsung Komite Eksekutif Otsus sangat dinantikan masyarakat Papua karena berperan sebagai jembatan antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat.
“Jangan terlalu lama di Jakarta. Masyarakat Papua menunggu kehadiran Komite ini,” tambahnya. (Stefanus Tarsi)
