Wamena, KV– Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan rombongan Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Pegunungan guna meninjau langsung kesiapan infrastruktur pemerintahan di daerah otonomi baru.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk bersama rombongan dari Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI tiba di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Jumat (16/5/2025) sekitar pukul 09.00 WIT.
Wamena adalah ibu kota Provinsi Papua Pegunungan yang baru dimekarkan pada tahun 2022 lalu.
Gubernur John Tabo secara langsung mendampingi Wamendagri beserta jajaran dan rombongan tim Komisi II DPR RI meninjau wilayah Gunung Susu sebagai lokasi baru pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan.
Dalam sambutannya, Wamendagri Ribka Haluk menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar pemerintahan, khususnya kantor gubernur dan lembaga legislatif daerah, agar roda pemerintahan bisa berjalan secara optimal.
Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini, kantor-kantor pemerintahan di Papua Pegunungan masih memanfaatkan aset pinjam pakai.
“Selama ini semua daerah DOB masih menggunakan pinjam pakai aset dari pemerintah daerah induk. Maka itu, kita datang untuk meninjau langsung kesiapan pembangunan kantor gubernur sebagai simbol hadirnya negara,” kata Ribka Haluk.
Ia juga menyampaikan salam dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta mengajak semua pemangku kepentingan di Papua Pegunungan untuk bersatu dan mendukung proses pembangunan daerah.
“Ini kesempatan bersejarah. Dengan adanya gubernur definitif, kita harus dorong agar seluruh infrastruktur pemerintahannya juga segera dibangun. Tidak hanya kantor gubernur, tapi juga kantor DPR, MRP, dan OPD lainnya,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut hadir pula para bupati dari delapan kabupaten di wilayah Papua Pegunungan, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta perwakilan dari Kementerian PUPR dan instansi teknis lainnya.
Wamendagri mengajak semua pihak untuk kompak dan bersinergi dalam membangun Papua Pegunungan.
“Papua Pegunungan ini hadir karena kita semua sepakat dan bekerja sama. Maka mari kita lanjutkan dengan semangat yang sama untuk membangun tanah yang kita cintai ini,” pungkas Ribka Haluk.
Dukung percepatan
Sementara itu, Ketua Tim Komisi II DPR RI Giri Ramadan N. Kiemas turut memberikan pernyataan mendukung percepatan pembangunan kantor pemerintahan.
Ia menyoroti pentingnya simbol pemerintahan yang representatif agar masyarakat merasakan kehadiran negara secara nyata.
“Pak Gubernur masih belum punya kantor, masih meminjam. Ketua DPR dan Ketua MRP juga masih pakai fasilitas pinjaman. Ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama,” ujar Giri.
Ia menegaskan bahwa DPR RI akan mendorong percepatan penyelesaian administrasi dan penganggaran pembangunan agar Papua Pegunungan bisa sejajar dengan provinsi lainnya.
“Kita harapkan ke depan Papua Pegunungan punya kantor gubernur yang representatif, sebagai simbol bahwa provinsi ini siap berjalan mandiri dan melayani rakyatnya dengan lebih dekat,” tambahnya. (Stefanus Tarsi)
