Jakarta, KV- Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pusat, Ibu Tri Tito Karnavian, melantik Ketua TP-PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua Pegunungan, Ny Anggieta Bestari Tabo, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Dalam sambutannya, Tri Tito menegaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian dari amanat regulasi nasional yang mengatur gerakan PKK dan pembinaan keluarga di tingkat daerah.
Tri menyampaikan bahwa PKK memiliki posisi strategis dalam pembangunan manusia Indonesia karena ruang lingkup kerjanya langsung menyentuh keluarga sebagai unit sosial terkecil.
Ia mengingatkan bahwa peran PKK sudah diatur dalam Keputusan Presiden Tahun 1999 serta berbagai peraturan Kementerian Dalam Negeri yang menegaskan tanggung jawab PKK dalam mendukung pembangunan kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, serta program pemberdayaan keluarga lainnya melalui masing-masing Pokja.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah regulasi baru juga menegaskan integrasi Posyandu sebagai bagian dari standar pelayanan minimal di bidang kesehatan dan perlindungan sosial.
Menurutnya, seluruh pengurus TP-PKK, terutama di provinsi baru seperti Papua Pegunungan, harus memahami perubahan regulasi ini dan menyesuaikan program kerja agar dapat berjalan lebih efektif.
“Kita harus sadar bahwa kesehatan dan kesejahteraan keluarga saat ini menjadi prioritas. Posyandu kini tidak hanya sebagai tempat pelayanan anak dan ibu, tetapi sudah menjadi layanan dasar yang wajib didukung seluruh unsur pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Tri Tito juga memaparkan bahwa TP-PKK Pusat telah menyiapkan tiga buku pedoman sebagai acuan pengurus daerah dalam menyusun program secara terarah. Buku-buku tersebut mencakup garis besar kebijakan PKK, petunjuk teknis pelaksanaan program, serta rujukan operasional bagi kader dan pengurus.
Ia berharap pedoman tersebut dipelajari secara serius oleh seluruh tim pembina provinsi sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terukur dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu, Tri menekankan pentingnya pendataan dan registrasi kader sebagai salah satu fondasi utama penguatan organisasi.
Menurutnya, keberhasilan program PKK sangat bergantung pada ketepatan data, baik terkait jumlah kader, jumlah Posyandu aktif, hingga kondisi keluarga binaan di setiap wilayah.
Ia meminta agar TP-PKK Papua Pegunungan segera menyelesaikan proses registrasi dan mengirimkan data lengkap ke pusat. “Data adalah dasar bagi kami untuk menyusun kebijakan, menentukan kebutuhan pelatihan, serta menyalurkan dukungan program. Jika datanya kuat, maka bantuan yang diberikan pun akan tepat,” jelasnya.
Tri juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas kader di Papua Pegunungan, mengingat wilayah tersebut merupakan daerah pemekaran yang sedang memperkuat kelembagaan pemerintahan dan layanan dasar.
Ia menyampaikan bahwa TP-PKK Pusat siap bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memberikan pelatihan bagi kader, terutama yang bertugas di Posyandu dan Pokja pemberdayaan keluarga.
Menurutnya, peningkatan kualitas kader akan berdampak langsung pada kemampuan PKK dalam menyentuh masalah nyata di masyarakat, mulai dari gizi, pendidikan anak, kesehatan lingkungan, penanganan kerentanan sosial, hingga ketahanan ekonomi keluarga.
Tri Tito juga menekankan pentingnya komitmen dari seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia berharap Ketua TP-PKK Papua Pegunungan mampu menyatukan gerakan PKK dengan kebutuhan masyarakat setempat serta menciptakan program-program yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya daerah pegunungan.
“Yang terpenting adalah gerakan ini harus hidup. PKK hanya bisa berjalan jika para pemimpinnya mau turun ke masyarakat, mendengar, kemudian bergerak,” katanya.
Organisasi Terbesar
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut memberikan arahan. Tito menyebut PKK sebagai organisasi formal terbesar yang menjadi mitra utama pemerintah dalam menjangkau keluarga.
Ia menggambarkan PKK sebagai “mesin sosial” yang sangat kuat dan hanya membutuhkan kepemimpinan yang aktif untuk bergerak lebih cepat dan berdampak luas.
Tito menegaskan bahwa pengurus yang dilantik memiliki tanggung jawab besar dalam menggerakkan organisasi hingga ke tingkat dasawisma.
“Dengan pelantikan ini, pemerintah berharap TP-PKK Papua Pegunungan dapat segera bekerja, memperkuat layanan dasar keluarga, serta mendukung pembangunan manusia melalui pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah pegunungan, ” harapnya. (Stefanus Tarsi)
