Jayawijaya, KV– Ratusan warga yang menggelar unjuk rasa damai di Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Wamena, Selasa (24/6), menyuarakan penolakan terhadap hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Formasi 2024. Massa, yang didominasi oleh Orang Asli Papua (OAP), mempersoalkan transparansi dan validitas hasil seleksi tersebut.
Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Pegunungan, Elias Wenda, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima aspirasi masyarakat dan sementara ini hasil SKD tersebut akan ditunda pengumumannya.
“Seperti yang tadi disampaikan Pak Sekda, untuk sementara hasil yang ini akan dipending. Selanjutnya, apa yang disampaikan para pendemo hari ini akan kami laporkan ke Pak Gubernur untuk ditindaklanjuti,” ujar Elias Wenda.
Menurut Wenda, pengumuman hasil tes sebenarnya telah ditandatangani Gubernur pada Kamis (19/6), sebelum keberangkatannya ke Bandung. Namun, terjadi kesalahpahaman terkait waktu dan mekanisme pengumuman karena bertepatan dengan kabar duka, sehingga prosesnya mengalami penundaan.
Wenda juga menjelaskan bahwa sistem pengumuman kini sudah dilakukan secara digital melalui aplikasi dan akun masing-masing peserta, berbeda dengan pengumuman konvensional yang biasanya ditempel di papan informasi.
Terkait tudingan adanya pemblokiran atau penghilangan nama peserta dalam sistem, Elias menyatakan bahwa pihaknya membutuhkan bukti konkret.
“Kalau memang ada data atau bukti yang valid, silakan sampaikan ke kami. Jangan hanya berdasarkan cerita atau dugaan. Kami akan teruskan ke Pak Gubernur untuk ditinjau kembali,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa dirinya baru menjabat sejak 30 April 2025, sehingga proses seleksi ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya.
Baca Juga:https://koranvox.com/picu-unjuk-rasa-pemprov-papua-pegunungan-tunda-hasil-skd-cpns/
“Saya tidak dalam posisi menyalahkan pejabat sebelumnya. Tugas saya adalah melanjutkan dan memastikan proses berjalan sesuai aturan,” kata Elias.
Mengenai peserta yang lahir di luar Papua namun mengikuti seleksi di wilayah dan ada nama diluluskan di SDK ini, Elias menegaskan bahwa hal tersebut juga merupakan bagian dari kebijakan terdahulu yang akan dievaluasi secara berjenjang dan disampaikan ke gubernur.
Meski mengakui bahwa proses ini sudah melewati batas waktu ideal yang ditetapkan oleh BKN, Elias menyatakan bahwa koordinasi dengan pusat terus dilakukan agar formasi 2024 tetap bisa diselesaikan pada tahun 2025 sesuai ketentuan.
Di akhir pernyataannya, Elias memastikan bahwa seluruh masukan dan tuntutan dari peserta aksi akan dijadikan bahan evaluasi. Keputusan final akan ditentukan oleh Gubernur Papua Pegunungan setelah dilakukan koordinasi lintas instansi. (Stefanus Tarsi)
