Jayawijaya,KV – Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, menegaskan bahwa fokus utama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 yang baru disahkan adalah menjamin kelangsungan program prioritas daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pernyataan ini disampaikan Wagub Pahabol pada penutupan Rapat Paripurna DPRP yang berlangsung di Hotel Grand Balim, Selasa (30/9/2025).
Atas nama pemerintah daerah, Ones Pahabol menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRP atas komitmen dan sinergi yang ditunjukkan selama pembahasan.
“Hasil dari pembahasan perubahan APBD ini akan menjadi instrumen penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan, memastikan program prioritas tetap berjalan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelas Wagub Pahabol.
Ia menambahkan bahwa sidang paripurna ini mencerminkan semangat kolaborasi dalam upaya menyempurnakan arah kebijakan daerah. Keputusan yang diambil bersama diharapkan menjadi pijakan kokoh untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.
Kesejahteraan Rakyat
Wagub Pahabol menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan pandangan politik.
“Mungkin berbeda dalam pandangan, namun tujuan kita tetap satu, yaitu menghadirkan kebijakan terbaik bagi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Menurut Ones, semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci utama dalam membangun Provinsi Papua Pegunungan. Ia mengajak semua pihak menjadikan hasil rapat ini sebagai landasan untuk menyatukan tekad dan langkah demi mewujudkan provinsi yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Secara khusus, Wagub Pahabol memberikan penghargaannya kepada anggota DPRP yang ia sebut sebagai “anak-anak daerah kulit hitam rambut keriting 100% DPRP Provinsi Papua Pegunungan.”katanya.
Ones menyampaikan rasa bangga atas antusiasme dan kehadiran penuh DPRP, yang menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan semangat otonomi khusus.
“Ini tanda bahwa Bapak Ibu sebagai anggota DPRP Provinsi Papua Pegunungan, mari kita sama-sama akan membangun dan sama-sama melihat nasib masyarakat yang ada di delapan kabupaten yang kita cintai ini,” pungkasnya.
Pemerintah berharap hasil keputusan ini dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan serta berorientasi penuh pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. (Stefanus Tarsi)
