Jakarta, KV- Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali mencuat, didorong Presiden Prabowo Subianto dan dukungan partai seperti Golkar di bawah Bahlil Lahadalia. Pemerintah mengklaim ini bisa memangkas biaya politik yang membengkak.
Namun, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Benny Kabur Harman menolak keras usulan itu. “Kembali ke Pilkada oleh DPRD bukan solusi,” tegas politisi Fraksi Partai Demokrat ini, Senin (5/1/2026).
Menurutnya, mekanisme tidak langsung justru memperparah masalah klasik seperti politik uang, biaya tinggi, dan netralitas aparatur yang lemah.
Benny menyoroti akar masalah di regulasi yang longgar. Ia mendesak revisi menyeluruh Undang-Undang Pilkada dengan norma jelas, sanksi tegas, dan peran negara yang lebih besar dalam pembiayaan.
“Anggaran jangan jadi alasan mundur dari pemilihan langsung demi kualitas pemimpin dan kesejahteraan rakyat,” tandasnya.
Ia juga mengajak masyarakat tetap optimis. “Jangan putus asa berjuang untuk rakyat. Politik harus riang gembira,” pungkas Benny. (Redaksi)
