Jayawijaya, KV – Rapat Paripurna DPR Papua Pegunungan dengan agenda pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 diwarnai minimnya kehadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua DPRP Papua Pegunungan, Yos Elopere, seusai sidang yang digelar di Hotel Grand Balim, Wamena, Selasa (30/9/2025), menegaskan bahwa ketidakhadiran para pimpinan OPD menunjukkan sikap yang tidak menghargai proses pembahasan anggaran. Padahal, menurutnya, DPR telah berupaya maksimal menghadirkan seluruh anggotanya dalam sidang.
“Kalau DPR bisa hadir lengkap, 45 anggota DPR hadir dan mengikuti seluruh tahapan meski dalam waktu singkat, maka seharusnya OPD juga bisa proaktif. Jangan sampai setiap kali dipanggil justru hanya mengutus staf, sementara kepala OPD yang mestinya bertanggung jawab tidak hadir,” tegas Yos.
Ia menyebutkan, sepanjang proses pembahasan hingga penetapan APBD-P, hanya beberapa OPD yang konsisten hadir, seperti Sekretaris Daerah, Dinas Keuangan, Biro Umum, dan Inspektorat. Sementara sebagian besar OPD lainnya tidak menunjukkan komitmen hadir dalam rapat penting bersama DPR.
“Provinsi ini baru, usianya baru sekitar tiga sampai empat tahun. Justru karena masih muda, kita semua perlu saling menopang. DPR sebagai legislatif dan pemerintah sebagai eksekutif harus berjalan beriringan. Tapi kalau OPD tidak hadir, bagaimana kami bisa melakukan fungsi pengawasan?” ujar Yos.
Ia bahkan meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan segera mengevaluasi para pimpinan OPD yang tidak kooperatif.
Menurutnya, jika pola seperti ini terus berlanjut, maka pembangunan di delapan kabupaten tidak akan berjalan maksimal.
“Kalau ada OPD yang tidak mau hadir, lebih baik diganti saja. Karena kami butuh kepala OPD yang mau bekerja, mau terbuka, dan mau menyampaikan hasil kerjanya. Jangan hanya datang ketika enak, tapi menghindar ketika harus membicarakan hal-hal yang sulit,” tegasnya.
Yos menambahkan, DPR Papua Pegunungan berharap APBD-P 2025 sebesar Rp 2,036 triliun yang baru disahkan dapat benar-benar terealisasi dalam bentuk pembangunan fisik maupun administrasi yang nyata.
Ia juga mengingatkan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh OPD lebih aktif dalam sidang-sidang berikutnya, termasuk pembahasan APBD Induk 2026 yang segera dimulai.
“Kalau sinergi ini tidak berjalan baik, maka DPR akan mengambil langkah sendiri. Kami sudah jalankan tugas legislatif dengan baik, sekarang eksekutif juga harus tunjukkan keseriusannya,” pungkas Yos. (Stefanus Tarsi)
