Wamena, KV – Situasi sempat memanas di halaman Kantor Dinas PUPR Papua Pegunungan, Hom-Hom, Kabupaten Jayawijaya, ketika Forum Pengusaha Orang Asli Papua (FP-OAP) menyampaikan aspirasi mereka terkait sistem pengadaan barang dan jasa.
Aksi yang berlangsung dari pukul 08.00 hingga 10.30 WIT pada Selasa (16/8) ini bukanlah unjuk rasa, melainkan penyampaian aspirasi secara tertulis kepada pihak dinas.
Ketua FP-OAP, Irius Wenda, menegaskan bahwa kehadiran mereka bertujuan mendukung program kerja Gubernur Jhon Tabo dan Wakil Gubernur Ones Pahabol, khususnya dalam masa 100 hari kerja yang kini memasuki bulan kelima.
“Kami tidak datang untuk demo. Kami ingin menyampaikan aspirasi tertulis kepada Kepala Dinas dan para Kepala Bidang terkait sistem lelang proyek, padat karya, irigasi, dan lainnya. Kami berharap semua dijalankan sesuai mekanisme yang diatur dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik,” ujar Wenda.
Ia menekankan pentingnya kesetaraan bagi pengusaha OAP dalam pembangunan daerah. FP-OAP bahkan telah menunjuk tiga perwakilan untuk menyampaikan aspirasi sebagai bentuk komitmen terhadap stabilitas dan dukungan terhadap pemerintah daerah.
“Kami cinta Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena itu, kami kawal program kerja mereka dengan cara kami sebagai pengusaha. Tapi kami juga menolak sistem yang hanya menguntungkan segelintir pihak dalam proses lelang dan birokrasi,” tegas Wenda.
Sementara itu, Sekretaris FP-OAP, Serianus Lokobal, mengajak Forum Peduli Pembangunan Papua Pegunungan (FPP-PP) untuk bersatu dan berkolaborasi demi pembangunan daerah yang lebih baik.
“FPP-PP juga bagian dari anak asli Papua. Mari kita bersatu membangun sektor infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan demi masa depan Papua Pegunungan,” ujarnya.(Stefanus Tarsi)
