Jakarta, KV- KPK menuntaskan hibah aset transportasi strategis Papua Barat Daya yang tertahan selama tiga tahun. Hibah aset ini memperkuat konektivitas laut dan udara Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong.
Transportasi laut dan udara menjadi urat nadi konektivitas Papua Barat Daya, khususnya Raja Ampat dan Kota Sorong.
Karakter geografis kepulauan menjadikan pelabuhan dan bandara aset strategis pendukung mobilitas masyarakat dan pariwisata.
Optimalisasi aset transportasi membutuhkan kepastian hukum dan tata kelola pengelolaan yang efektif.
KPK melalui Direktorat Korsup Wilayah V menuntaskan hibah aset strategis yang tertahan selama tiga tahun pada Senin (2/2/2026).
Langkah ini mencegah aset negara terbengkalai akibat ketidakjelasan kewenangan dan keterbatasan anggaran daerah.
Penuntasan hibah ditandai penandatanganan naskah aset kepada Kementerian Perhubungan di Jakarta.
Aset yang dihibahkan meliputi Pelabuhan Waisai, Gedung VIP Bandara DEO, dan Menara ATC Kota Sorong.
Total nilai aset yang diamankan mencapai Rp107,7 miliar dari sektor transportasi laut dan udara.
Pelabuhan Waisai bernilai R p81 miliar, sementara Gedung VIP Bandara DEO dan pendukungnya Rp26,7 miliar.
Kepala Satgas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria menegaskan hibah aset bernilai strategis bagi Papua Barat Daya.
Ia menuturkan, pengelolaan pemerintah pusat diharapkan meningkatkan kualitas layanan serta standar keselamatan transportasi.
KPK mendorong kolaborasi pusat dan daerah agar aset dimanfaatkan optimal dan berkelanjutan.
Wali Kota Sorong Septinus Lobat berharap pengalihan pengelolaan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Sementara Bupati Raja Ampat Orideko Iriano menilai dukungan pemerintah pusat krusial memperkuat Pelabuhan Waisai. (Redaksi)
