Jayawijaya, KV – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), Monitoring, Evaluasi, dan Asistensi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan tersebut resmi dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Elai Giban, yang mewakili Pj Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan.
Rakor yang berlangsung di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Senin (24/11/2025), dihadiri oleh para Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari seluruh kabupaten di Papua Pegunungan.
Selain itu, hadir juga jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi serta perwakilan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam sambutannya, Elai Giban menegaskan bahwa Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun penting bagi Papua Pegunungan. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kualitas layanan publik di provinsi yang baru terbentuk tersebut.
“Pelaksanaan APBD bukan hanya soal belanja anggaran, tetapi merupakan instrumen utama kebijakan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, konektivitas antarwilayah, hingga pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.
Ia juga menekankan tantangan geografis Papua Pegunungan yang harus dijawab dengan kerja keras dan percepatan pemerataan layanan publik. Karena itu, melalui rakor ini, pemerintah ingin memastikan bahwa:
Perencanaan dan pelaksanaan APBD 2025 selaras dengan kebijakan pusat dan daerah.
Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terintegrasi dapat meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan pelaporan keuangan daerah.
“Keberhasilan pembangunan Papua Pegunungan sangat ditentukan oleh kerja sama dan komitmen kita semua di ruangan ini. Mari bekerja lebih cepat, tepat, dan transparan,” tegasnya.
Kolaborasi dan Sinergi
Rakor yang digelar satu hari ini diminta untuk dimanfaatkan secara optimal. Peserta diminta berdiskusi mendalam dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kemendagri guna mencari solusi atas berbagai kendala pelaksanaan APBD di wilayah yang memiliki kondisi geografis menantang.
“Ini momentum bagi kita untuk berkoordinasi dan berkolaborasi agar pelaksanaan APBD 2026 dan tahun-tahun berikutnya berjalan lebih baik. Kita adalah provinsi baru, berkumpul di sini dengan berbagai latar belakang, dan harus melangkah bersama,” tutupnya.
Rakor Monitoring, Evaluasi, dan Asistensi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Provinsi Papua Pegunungan dan kabupaten/kota resmi dibuka pada 24 November 2025.
Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan plakat penghargaan antara Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Kemendagri, serta sesi foto bersama pimpinan OPD dan perwakilan bupati/wakil bupati dari seluruh kabupaten di Papua Pegunungan. (Stefanus Tarsi)
