Aparatur sipil negara Pemprov Papua Pegunungan mengikuti pelatihan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada tanggal 20-22 Maret 2025.
Kegiatan yang diselenggarakan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua ini tak hanya untuk meningkatkan kompetensi ASN namun juga mewujudkan laporan keuangan Papua Pegunungan Wajar Tanpa Pengecualian.
Sebanyak 150 peserta yang mengikuti pelatihan SIPD. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Suni, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.
Para peserta adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Kepala Sub Bagian, Bendahara Pembantu Pengeluaran, Operator Sistem SIPD dan staf BPPKAD Papua Pegunungan.
Selama dua hari pelaksanaan kegiatan, terlihat bahwa peserta pelatihan sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pelatihan.
Sejak hari pertama, mereka aktif bertanya dan berdiskusi tentang materi yang dipaparkan oleh narasumber.
“Hal ini yang dilakukan Andra Hendrawan selaku PPK Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan, salah satu peserta pelatihan.
“Kami dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam kemajuan mengelola keuangan daerah.”ujarnya pada Jumat (21/3/2025).
Peserta lainnya bernama Julius K Mudumi dari BPPKAD Papua Pegunungan mengaku, dirinya termotivasi mengikuti kegiatan ini untuk memajukan Papua Pegunungan yang dimekarkan tiga tahun lalu.
Dengan pelatihan ini memacu Julius selaku pengelola anggaran keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan presisi.
“Papua Pegunungan provinsi yang baru. Tentu, kami wajib mempelajari regulasi serta penerapan aplikasi SIPD agar dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai regulasi, ” ucap Julius.
Pemateri kompeten
Para peserta yang mengikuti kegiatan ini mendapatkan ilmu dari tujuh pemateri yang kompeten dalam pelaksanaan SIPD.
Para pemateri dari Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Pusat dan Informasi Sekretariat Jenderal Kemendagri, BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan.
Kasubag Anggaran dan Program Dinas Perhubungan Provinsi Papua Pegunungan Helmit Helakombo mengaku, kegiatan ini sangat bermanfaat. Dirinya dapat mendalami aplikasi SIPD dan regulasi tata Kelola keuangan daerah dangan efektif dan efosien serta akuntabel.
Ia berharap upaya yang dilakukan BPPKAD maka para peserta mampu dalam mengoperasikan SIPD.
“Dengan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel bisa mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas hasil audit laporan keuangan Provinsi Papua Pegunungan, ” ucap Helmit.
Salah narasumber pelatihan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, Putu Karang Riyasa menuturkan, dirinya puas dan senang dengan antusiasme para peserta pelatihan.
“Saya sangat senang melihat peserta pelatihan yang sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pelatihan,” katanya.
Ia berharap, setelah pelatihan ini maka semua pejabat pengelola keuangan daerah dalam waktu dekat mampu menyiapkan dokumen dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan.
“Dokumen- dokumen yang menjadi kewajiban bendahara harus segera disiapkan mulai dari buku kas umum, buku panjar, buku pajak, dan buku pembantu bank. Hal ini tentu berdampak pada kualitas laporan keuangan,” jelasnya.
Kegiatan pelatihan keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan peserta dalam mengelola keuangan daerah serta meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah..*** Stefanus Tarsi
