Jakarta, KV- Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya sinergi dan tata kelola pemerintahan mempercepat pembangunan Papua secara berkelanjutan, Selasa.
Penegasan tersebut disampaikan Ribka saat membuka Forum Dialog Kemitraan Percepatan Pembangunan Tanah Papua secara hybrid dari Jakarta, Selasa.
Forum itu mengangkat tema penguatan kemitraan pembangunan Papua melalui koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan pembangunan nasional dan daerah.
Ribka mengatakan pembangunan Papua menjadi agenda prioritas nasional yang terus mendapat perhatian penuh pemerintah pusat hingga daerah secara berkelanjutan.
“Pembangunan Papua merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang secara konsisten mendapat perhatian penuh pemerintah,” ujar Ribka Haluk secara virtual.
Menurut Ribka, pemerintah terus memperkuat percepatan pembangunan Papua melalui kebijakan afirmatif untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat adat setempat.
Pemerintah juga menetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 nasional.
Rencana induk tersebut menempatkan pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua sebagai fokus utama pembangunan jangka panjang nasional.
Pemerintah memfokuskan pembangunan Papua melalui penguatan pelayanan dasar, ekonomi inklusif, konektivitas wilayah, serta penguatan masyarakat adat dan budaya lokal.
Ribka menjelaskan pusat mengarahkan pembangunan Papua melalui program Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
Kementerian Dalam Negeri juga memiliki peran strategis memperkuat koordinasi pusat dan daerah serta memastikan pelaksanaan otonomi khusus berjalan optimal.
Menurut Ribka, tahun 2026 menjadi momentum penguatan tata kelola pemerintahan daerah di seluruh wilayah Papua melalui peningkatan realisasi dana otsus. (Redaksi)
