Jakarta, KV- Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyebut realisasi Dana Otonomi Khusus Papua di 46 kabupaten dan kota mencapai 100 persen hingga Mei 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Ribka dalam Forum Dialog Kemitraan Percepatan Pembangunan Tanah Papua yang berlangsung secara hybrid di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Forum tersebut mengangkat tema penguatan kemitraan pembangunan Papua melalui koordinasi, sinergi, dan kolaborasi efektif antara pemerintah serta pemangku kepentingan terkait.
Menurut Ribka, capaian realisasi dana otsus tersebut menjadi momentum penting memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di seluruh wilayah Papua.
“Tahun 2026 menjadi momentum penguatan tata kelola pemerintahan daerah di Papua. Realisasi Dana Otonomi Khusus sudah mencapai 100 persen,” ujar Ribka.
Ia menegaskan pengelolaan Dana Otonomi Khusus harus dilakukan berdasarkan prinsip 5T agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Papua secara luas.
Prinsip tersebut meliputi Tepat Data, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, serta Tepat Penggunaan Dana dalam seluruh program pembangunan daerah.
Ribka menjelaskan pemerintah terus memperkuat percepatan pembangunan Papua melalui berbagai kebijakan afirmatif, termasuk penguatan otonomi khusus Papua berkelanjutan.
Rencana Induk
Pemerintah juga menetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 sebagai pedoman pembangunan.
Menurutnya, rencana induk tersebut menempatkan pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai fokus utama pembangunan Papua ke depan.
“Dana Otonomi Khusus harus menjadi instrumen perubahan bagi kesejahteraan masyarakat Papua melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Ia menambahkan pembangunan Papua diarahkan pada penguatan pelayanan dasar, ekonomi inklusif, konektivitas wilayah, serta perlindungan masyarakat adat dan budaya lokal.
Forum tersebut turut dihadiri pejabat kementerian, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan nasional dan internasional yang mendukung percepatan pembangunan Papua. (Redaksi)
