Jayawijaya, KV- Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyatakan APBD Papua Pegunungan turun dua tahun akibat data Orang Asli Papua belum valid dilaporkan.
Pernyataan itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD dan Otsus Papua Pegunungan Tahun 2027 di Wamena.
Forum tersebut digelar di Hotel Baliem Pilamo mulai 27 hingga 29 April 2026 dengan peserta lintas daerah.
Gubernur John Tabo mengatakan pemerintah daerah harus segera memperbaiki seluruh data kependudukan agar fiskal Papua Pegunungan meningkat signifikan kedepan.
Menurut dia, kebijakan pusat sangat bergantung pada angka resmi yang masuk dari kabupaten provinsi masing-masing.
John Tabo menyebut Papua Pegunungan seharusnya memiliki jumlah OAP terbesar dengan penduduk mencapai 1,49 juta jiwa lebih.
Namun laporan yang masuk ke pusat justru lebih rendah sehingga alokasi dana diterima menjadi kecil.
Akibat kondisi itu, APBD Papua Pegunungan terus menurun selama dua tahun terakhir sejak pemerintahan definitif berjalan.
Ia menjelaskan APBD 2025 terkena efisiensi hingga tersisa sekitar Rp1,8 triliun dari rencana sebelumnya.
Pada tahun 2026, anggaran kembali turun tajam dari Rp2,2 triliun menjadi sekitar Rp1 triliun.
“Kita punya hak harus diterima, tetapi data tidak akurat membuat pembiayaan menjadi minus,” katanya.
Ia meminta seluruh bupati menuntaskan pendataan OAP dalam empat bulan mulai Mei sampai Agustus mendatang.
“Batas akhir pembaruan data ditetapkan pada 8 Agustus sebelum pidato Presiden Republik Indonesia tahun ini, ” tuturnya.
Gubernur juga meminta Bappeda, dinas kependudukan, serta badan statistik memperkuat sinkronisasi data antarwilayah segera bersama.
Menurut dia, laporan tidak boleh langsung ke Jakarta tanpa koordinasi pemerintah provinsi terlebih dahulu.
Ia menilai kesalahan alur pelaporan sering memicu miskomunikasi dan merugikan daerah sendiri selama ini.
Kondisi geografis
Selain membahas data, Gubernur juga menyoroti kondisi geografis Papua Pegunungan yang berat dan membutuhkan dukungan besar.
Ia menyebut wilayah pegunungan tidak memiliki laut sehingga distribusi barang banyak mengandalkan transportasi udara mahal.
Karena itu pemerintah pusat diminta memperhatikan pembangunan bandara, jalan, serta akses distrik terpencil setempat.
Gubernur menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh mematahkan semangat ASN melayani masyarakat dengan jujur terus.
“Kita tetap semangat, gaji jalan, honor jalan, sekecil apa pun harus disyukuri,” ujarnya.
Musrenbang RKPD 2027 diharapkan menyatukan seluruh program prioritas pembangunan kabupaten dan provinsi mendatang bersama. (Stefanus Tarsi)
