Jayawijaya, Koranvox.com – Komisi II DPRP Papua Pegunungan meninjau pelaksanaan sistem barcode untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi di APMS Anwarudin, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Selasa (4/8/2026).

Kunjungan itu dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap sektor perdagangan, khususnya mengevaluasi penerapan barcode yang diluncurkan Gubernur Papua Pegunungan pada tahun lalu.

Anggota Komisi II DPRP Papua Pegunungan Vestus Asso mengatakan kunjungan tersebut bertujuan melihat sejauh mana implementasi sistem barcode di lapangan.

"Dalam kunjungan resmi Komisi II, kami melakukan pengawasan terhadap perdagangan. Karena itu kami datang mengecek kesiapan dan pelaksanaan barcode yang sudah diluncurkan beberapa waktu lalu oleh Pak Gubernur," kata Vestus.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi II menerima penjelasan dari pengelola APMS Anwarudin dan petugas Samsat mengenai pelaksanaan program barcode.

Hasil peninjauan menunjukkan penerapan barcode belum berjalan maksimal. Menurut Vestus, masih terdapat kendala koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sistem tersebut.

"Kami temui pelaksanaannya belum maksimal karena masih ada urusan antara kabupaten dan provinsi," ujarnya.

Komisi II DPRP akan menindaklanjuti temuan itu melalui rapat bersama pemerintah kabupaten dan instansi terkait.

Pembahasan akan melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Samsat untuk menyamakan mekanisme penerapan barcode.

Vestus menilai Papua Pegunungan perlu segera menerapkan sistem barcode agar penyaluran BBM subsidi lebih tertib.

Selain itu, sistem tersebut diharapkan mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Ia menegaskan penerapan barcode tetap harus disesuaikan dengan regulasi nasional, termasuk jika menggunakan sistem MyPertamina.

Sementara Ketua Komisi II DPRP Papua Pegunungan Danton Giban mengatakan hasil kunjungan lapangan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah lanjutan.

Menurut dia, DPRP akan mendorong penyelesaian kendala agar sistem barcode dapat segera diterapkan di Papua Pegunungan. (Stefanus Tarsi)