Jayawijaya, KV – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi melaksanakan evaluasi RKPD Triwulan I dan II yang digelar di Hotel Baliem Pilamo pada Senin (30/6/2025)
Dalam kesempatan itu, Pj. Sekda Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak cepat dalam merealisasikan anggaran pada Triwulan III tahun 2025.
“Hasil evaluasi Triwulan I dan II menunjukkan adanya keterlambatan signifikan dalam pencairan dana, sehingga memaksa seluruh OPD untuk memacu kinerja di Triwulan III demi mencapai target 50-60% realisasi anggaran,”kata Pj. Sekda Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep dalam sambutanya.
Ia menegaskan kepada OPD, bahwa tidak ada waktu untuk bersantai, mengingat Triwulan III dan IV adalah sisa waktu tahun anggaran yang krusial.
“Saya berharap Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat bekerja maksimal memastikan proses pencairan anggaran Triwulan III berjalan lancar. “Kita harus menargetkan realisasi anggaran bisa mencapai 50-60%,” ujarnya.
Ia mengingatkan, jika target tersebut tidak tercapai, konsekuensinya akan sangat besar bagi keuangan daerah.
Keterlambatan pencairan dana selama ini, menurut Wasuok disebabkan oleh belum terpenuhinya syarat-syarat penyaluran. Ia mengakui, hal ini juga menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi OPD yang sudah lama bergabung.
“Terima kasih, persyaratan itu sudah terpenuhi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, minggu ini atau minggu depan, proses pencairan dana bisa segera berjalan dengan baik,” tuturnya.
Menurutnya dengan pencairan yang lancar, seluruh aktivitas kegiatan diharapkan dapat terpenuhi, sehingga realisasi keuangan di Triwulan III bisa mencapai target 50-60%. Hal ini penting agar evaluasi kinerja dapat menunjukkan daya serap anggaran Provinsi Papua Pegunungan yang optimal.
“Saya tegaskan agar pengalaman buruk dalam evaluasi sebelumnya tidak terulang. Untuk itu pentingnya menempatkan aparatur yang benar-benar menguasai bidangnya. Ini adalah evaluasi kita bersama. Kita harus memperbaiki kinerja agar sistem berjalan maksimal dan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal,” tegasnya.
Terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebelumnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Pj. Sekda Wasuok menekankan komitmen untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kami mohon realisasi melalui monitoring dan evaluasi kinerja ini bisa berjalan maksimal, dan hal-hal yang perlu diperbaiki bisa segera dilaksanakan,” tutupnya.(Stefanus Tarsi)
