Jakarta, KV- Pj Gubernur Velix Wanggai bertemu Sekretaris Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , Reni Susana di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Senin (10/2/2025.
Pertemuan ini demi membahas proses manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonom Baru. Turut hadir Deputi bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB, Aba Subagja dalam pertemuan ini.
Dalam audiensi ini, Pj Gubernur Velix Wanggai mengapresiasi formasi CPNS bagi Provinsi Papua Pegunungan mencapai 4.685. formasi. Formasi ini meliputi formasi 1.000 CPNS Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan 3.685 CPNS di 8 kabupaten Papua Pegunungan.
Velix memaparkan, pentingnya kebijakan khusus dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang lebih berpihak bagi masyarakat asli Papua Pegunungan.
Selain itu, pentingnya pengisian orang asli Papua dari formasi yang telah teralokasikan sehingga tidak hilang formasi tersebut di DOB.
“Dalam proses Seleksi Kompetensi Dasar yang telah terlaksana di provinsi dan 8 kabupaten, perlunya Kemenpan RB mengeluarkan kebijakan khusus untuk menyesuaikan kembali atau menurunkan nilai passing grade (ambang batas) bagi para pendaftar khususnya masyarakat asli Papua Pegunungan,” papar Velix.
Menurutnya, dengan kebijakan tersebut para pendaftar CPNS yang telah mengikuti SKD, dapat mengetahui kepastian untuk mengikuti tahap selanjutnya di tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
“Jika tidak penyesuaian nilai passing grade ini, jumlah pendaftar orang asli Papua relatif terbatas yang lulus dari SKD ke SKB,” ungkapnya.
Tidak hilang
Velix menuturkan, diperlukan juga kebijakan khusus agar Pemprov Papua Pegunungan dan 8 Kabupaten dapat menggunakan formasi sisa yang belum terisi. Upaya ini agar formasi yang tersedia tidak hilang melalui penyusunan kembali sesuai kebutuhan pembangunan Papua Pegunungan.
“Kemenpan RB perlu mengeluarkan kebijakan khusus untuk Papua Pegunungan dari aspek passing grade dan penggunaan formasi CPNS tetap sesuai jatah formasi ke Papua Pegunungan sebesar 4.685 orang pada tahun ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kemenpan RB yang terwakili oleh dua pejabatnya merespon secara positif atas usulan dari Pemprov Papua Pegunungan, dan menjadi agenda khusus untuk pembahasan di level Menteri.
Dengan demikian, proses test selanjutnya ke level SKB di Papua Pegunungan dan 8 Kabupaten, akan menunggu kebijakan khusus dari Kemenpan RB.
