Jakarta, KV – Wakil kepala daerah resmi menjalankan pemerintahan setelah kepala daerah ditahan KPK. Kebijakan ini mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Kepala daerah yang ditahan dilarang…
KPK Tahan Wali Kota Madiun
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.